Pemerintah Harap Kemiskinan Turun ke 9,8 Persen di Akhir Tahun

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan di indonesia dan juga kesenjangan ekonomi yang terus terjadi terdampak Covid-19. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia tercatat pada angka 10,14 persen, angka ini meningkat dari angka pada 2019, namun ada sedikit penurunan dari 2020 sebesar 10,19 persen.

"Mudah-mudahan pada akhir tahun ini bisa turun ke satu digit dengan membaiknya ekonomi, jadi kita perkirakan 9,8 persen atau 9,9 persen dan akan ada kecenderungan turun terus, karena ada sebagian pemulihan ekonomi di sektor informal," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharo Monoarfa dalam Dialog Ekonomi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Selasa (21/9).

Dia menjelaskan, sudah adanya geliat ekonomi di sektor-sektor informal dan UMKM Indonesia. Dia menilai peningkatan tersebut ada pula peran pemerintah yang melakukan stimulus ekonomi dengan bantuan tunai.

Menurutnya, ada beberapa poin tentang penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Pertama, adanya pembatasan kegiatan ekonomi menurunkan pendapatan penduduk, yang berdampak pada pekerja di sektor akomodasi dan makanan manufaktur perdagangan grosir dan ritel.

Kemudian, mayoritas pekerja masih banyak di sektor informal, yaitu sekitar 78,14 juta yang tidak memiliki jaminan pendapatan, kecelakaan, maupun jaminan kematian ketika pandemi dan jatuh sakit.

"Saya kira ini PR kita semua, sebenarnya seluruh rakyat indonesia harusnya sudah punya insurance dalam satu kategori, dan layanan sosial apa yang mereka dapatkan dari pemerintah," katanya.

Selanjutnya, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak akibat pandemi, dari angka tersebut 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, yang lainnya menganggur atau tidak bekerja sementara.

Lalu, migrasi pekerja yang terdampak dari kota ke desa tempat asal pada saat pandemi. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan pengganti, bekerja serabutan, bertani, atau bahkan menganggur, sehingga meningkatkan kemiskinan di desa.

Ke depannya, ada dua cara pada sektor kebijakan mikro yang perlu dijalankan untuk mempersempit kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yakni, dengan menurunkan beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Guna menurunkan beban pengeluaran, perlu ada upaya dalam penyaluran program bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai. Kemudian bantuan tunai bersyarat, dan Bantuan iuran jaminan kesehatan yakni Kartu Indonesia Sehat.

"Dan terakhir Bantuan Tunai pendidikan Kartu Indonesia Pintar," katanya.

Pada sisi peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro, ada beberapa upaya yang dilakukan dan harus dilakukan ke depannya. Seperti, dengan meningkatkan akses permodalan, lalu peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, lalu mendorong ketenagakerjaan yang inklusif, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan perantaraan pasar.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com