Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp431 Triliun untuk Perlindungan Sosial

Merdeka.com - Pemerintah akan menggelontorkan anggaran dari APBN untuk perlindungan sosial sebanyak Rp 431,5 triliun, ditengah kenaikan harga komoditas dan gejolak politik global. Anggaran tersebut akan disalurkan ke masyarakat dalam rangka menjaga daya beli, terutama untuk kelompok miskin dan rentan.

"Dengan digulirkan program perlindungan sosial yang mencapai Rp 431,5 triliun dalam rangka jaga daya beli masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Sabtu (16/4).

Anggaran tersebut akan disalurkan dalam 5 program pemerintah. Antara lain yakni penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Total anggaran yang disediakan sebesar Rp 28,7 triliun.

Kemudian dalam program kartu sembako kepada 18,8 juta KPM yang anggarannya Rp 45,1 triliun. Untuk subsidi energi dan nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani dan transportasi publik sebesar Rp 194,3 triliun.

"Terutama subsidi BBM, listrik dan LPG," kata dia.

Bantuan JKN dan Kartu Prakerja

Lalu untuk bantuan iuran JKN kepada 96,8 juta peserta sebesar Rp 46,6 triliun. Terakhir untuk program Kartu Prakerja bagi 2,9 juta peserta sebesar Rp 11 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, berbagai program tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tekanan akibat gejolak politik global dan dampak dari pandemi.

"Ini syok absorber sebagai bantalan sosial dengan APBN karena uang kita, uang APBN dan uang masyarakat," kata dia mengakhiri.