Pemerintah Gandeng Pemda Lepas Lahan Hutan 978.000 Ha ke Masyarakat
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penyerahan lahan hutan tidak produktif yang masih bisa dikonversi seluas 978.000 hektare (ha) kepada masyarakat. Pertemuan akan dilakukan pada Senin (5/8).
"Kita hari Senin mau rapat koordinasi dengan pemda untuk membicarakan penyelesaian penyiapan akhir penyerahan tanah dari hutan masyarakat, untuk menjadi obyek atau menjadi redistribusi dan sertifikat," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/8).
Siti Nurbaya mengatakan, lahan-lahan yang akan diserahkan ini nantinya masih akan dikaji bagaimana sistem pengolahannya oleh masyarakat. Selain itu, lahan ini akan disertifikatkan terlebih dahulu sebelum diserahkan.
"Totalnya yang mau diserahkan oleh Pak Presiden mungkin, totalnya hampir 978.000 hektare lahan. Tapi belum jadi sertifikat dong, kan baru mau dilepas dari hutan. Ya ada prosedurnya dong kalau mau jadi sertifikat," jelasnya.
Siti Nurbaya menambahkan, target utama dari rencana ini adalah menyediakan lahan perekonomian baru masyarakat untuk dikelola bersama. Lahan-lahan tersebut nantinya akan dikelola menjadi pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, peternakan, perikanan, peternakan serta wisata alam.
"Yang penting kan dia sudah dilepas dari hutan dan bisa tegaskan bahwa itu tanah untuk masyarakat, jadi masyarakat yang ada di situ sudah tahu bahwa dia tak ada masalah lagi dengan hutan. Itu saya kira yang paling pentingnya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaHarunya Nelayan dari Serang Terima Sertipikat Tanah Langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN
Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara ngariung bersama warga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaBegini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca Selengkapnya110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaPuluhan Hektare Lahan Pertanian di Lumajang Rusak dan Terancam Gagal Panen Setelah Diterjang Angin Kencang
Yulianto, salah seorang petani mengatakan lahannya terancam gagal panen atas kondisi kerusakan tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun
Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya