Pemerintah dukung rencana PLN tambang utang asing Rp 50 triliun
Merdeka.com - Dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta menyediakan 10.000 MW. Untuk kelancaran proyek ini, PLN mendapat tawaran pendanaan baik dari pihak asing maupun dari dalam negeri.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan saat ini PLN sudah ditawari dana Rp 50 triliun dari Bank Dunia, JICA dan lembaga pendanaan lainnya.
"Kepercayaan asing dan dalam negeri sangat tinggi pada kita," ucap Sofyan di Ciracas, Jakarta, Selasa (13/1).
Tambahan pembiayaan ini tentu saja bakal menambah panjang daftar utang PLN. Meski begitu Sofyan berjanji melakukan efisiensi agar utang tidak menumpuk.
"Utang per 2014 kita belum tutup buku, dua bulan lagi jadi saya belum bisa sebut. Intinya. Pinjaman masih banyak dan pemerintah juga akan meringankan beban kita," tambahnya.
Menteri ESDM Sudirman Said tak masalah dengan rencana PLN menambah utang. Dalam pandangannya, utang korporasi wajar sebagai bagian dari pengembangan bisnis.
"PLN ini khusus dan tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan lain. Mereka pengelola public utility," kata Sudirman.
Pemerintah menjanjikan memberikan dana segar atau penyertaan modal negara (PMN) sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan pelat merah ini. Namun angkanya belum disebutkan. "Sekarang kita akan tambah PNM dan dividen tidak diambil. Ini untuk menambah pembiayaan. Secara kemampuan PLN tambah pembiayaan tidak ada kekhawatiran," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaBeredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah
Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnya