Pemerintah dorong koperasi ikut salurkan KUR

Merdeka.com - Pemerintah mendorong koperasi untuk dapat menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah telah mengantongi dua koperasi sebagai pilot project yakni Kospin Jasa Pekalongan yang pengelolaan keuangannya berbasis konvensional dan Koperasi UGT Sidogiri Pasuruan yang berbasis‎ syariah.

"Kami akan dorong koperasi lain untuk bisa ikut serta menyalurkan KUR," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop-UKM, Braman Setyo, kepada wartawan di Solo, Kamis (18/2).

Namun, untuk koperasi yang berminat menyalurkan KUR harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya harus sehat yang ditunjukan dengan besaran NPL (non perfoming loan) harus di bawah 5 persen dan portofolio-nya di atas 5 persen. Tak hanya itu, mereka harus disetujui dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan kredit disalurkan kepada anggotanya sendiri.

"Skema kreditnya sama dengan bank umum. Sedangkan kucuran KUR mikro maksimal Rp 25 juta," lanjutnya.

Pada 2016, pemerintah menargetkan penyaluran KUR hingga Rp 100 triliun. Pengucuran dana sebesar tersebut merupakan usaha pemerintah meningkatkan sektor usaha kecil dan mikro.

"Untuk menggenjot penyaluran KUR, kami telah menggandeng banyak bank. Tahun lalu memang baru 7 bank yang bisa menyalurkan KUR, tahun ini kami tambah lagi 12 bank sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," jelasnya.

Ketujuh bank sebelumnya, kata Braman adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BPD Kalbar. BPD NTT, Mybank, dan Bank Sinarmas. Sementara 12 bank tambahan lainnya adalah Bank Bukopin, Bank BTPN, OCBC NISP, Permata Bank, Bank Panin, BCA, Bank Artha Graha, BPD Sulbar, BPD Jateng, BPD Sumut, BPD Jogja, dan BPD Bali.