Pemerintah dinilai perlu memaksa pengusaha RI ikut tax amnesty
Merdeka.com - Pemerintah dinilai belum memaksimalkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk menarik para wajib pajak ikut repatriasi. Untuk itu, pemerintah harus lebih sering aktif lagi untuk menarik uang milik warga negara Indonesia yang simpan di luar negeri. Sebab, dana yang disembunyikan di luar negeri telah diberikan insentif luar biasa.
"Ini insentif luar biasa, melindungi data ini harganya mahal sebetulnya, punya data butuh perlindungan data dia dijamin," ujar Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/7).
Dia menjelaskan, WNI yang menyimpan uangnya di luar negeri harus dipaksa untuk ikut melakukan repatriasi. Jadi, WNI tersebut tidak sekedar melakukan deklarasi.
"Harus ada upaya paksa saya melindungi asalkan kamu repatriasi. Kenapa diperkenankan deklarasi kalau begitu sama saja dia menyimpan uang diluar itu dilindungi, struktur enggak akan berubah," katanya.
Menurutnya, perlu adanya simbiosis mutualisme dilakukan agar kebijakan tax amnesty tersebut dapat berjalan secara benar untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri.
"Pemerintah selalu pemangku kebijakan perlu memaksa investor dengan menyiapkan instrumen yang mantap. Ini sebetulnya pemerintah enggak siap-siap banget selain pragmatis menambal APBN, kalau siap instrumen siap," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBatas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain pupuk pemerintah juga menyiapkan benih gratis bagi petani yang mau mempercepat tanam.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaAkhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaLayanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca Selengkapnya