Pemerintah Diminta Tambah Penerima BLT Minyak Goreng

Merdeka.com - Ekonom Senior Chatib Basri menilai pemberian subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat karena tingginya harga komoditas CPO sudah tepat. Menurutnya pemberian BLT tersebut akan lebih efektif ketimbang diberikan lewat komoditasnya.

"Mitigasi terbaik dengan memberikan subsidi targeted, ini lebih baik (dari jenis subsidi yang lain)," kata Chatib dalam dalam webinar Macroeconomic Update 2022, Jakarta, Senin (4/4).

Dia menjelaskan, subsidi pemerintah lewat komoditas langsung kurang efektif, sebab akan membuat suntikan dana yang digelontorkan pemerintah kurang efektif. Mengontrol harga minyak goreng atau barang lain sudah terbukti tidak efektif. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara pun terjadi hal serupa.

"Ini pelajaran dari berbagai negara selain di Indonesia. Begitu ditetapkan HET (harga eceran tertinggi), barang hilang di pasaran. Price control ini tidak bisa dilakukan," kata dia.

Selain itu biaya yang dikeluarkan juga lebih besar, namun tidak diikuti efektivitasnya. Subsidi lewat harga komoditas membuat barang tidak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.

Misalnya, pada kebijakan HET minyak goreng beberapa bulan lalu membuat kalangan menengah atas juga ikut merasakan subsidinya. Hal ini belum tentu dinikmati masyarakat kelas bawah yang memang membutuhkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Untuk itu, Chatib menilai kebijakan pemerintah saat ini yang melepas harga minyak goreng dengan nilai keekonomiannya dan diikuti pemberian BLT sudah tepat. Biaya yang dikeluarkan APBN juga semakin ringan.

"Beban BLT ini jadi lebih ringan dibandingkan memberikan subsidi kepada harga komoditas," kata dia.

Tingkatkan Jumlah Penerima

Tercermin dari dana yang disiapkan pemerintah untuk BLT Minyak Goreng hanya Rp 6,9 triliun untuk 3 bulan dengan sasaran 23,5 juta penerima. Menurut Chatib, pemerintah bisa meningkatkan jumlah penerimanya menjadi 40 juta penerima, sehingga yang akan mendapatkan manfaat sebanyak 160 juta orang, dari kelompok masyarakat miskin sampai kelas menengah.

"Kalau dinaikkan jadi 40 juta keluarga ini tidak besar beban APBN-nya, menjadi Rp 36 triliun per bulan. Ini dampak yang bisa dimitigasi," kata dia.

Dia menambahkan, kelompok menengah yang bisa mendapatkan BLT minyak goreng ini juga terpilih. Yakni mereka yang memang membutuhkan tambahan subsidi. Hanya saja, ada proses khusus untuk menentukannya.

Salah satunya melalui program Kartu Prakerja. Meski pelatihan dalam program ini dinilai tidak jauh berbeda dengan tutorial yang ada di YouTube, namun bisa menjadi alat seleksi kelompok menengah yang membutuhkan bantuan dana.

"Jadi kelompok kelas menengah ini tidak hanya sekedar ikutan, tapi karena dia memang membutuhkan dana yang diberikan setelah mengikuti rangkaian pelatihan. Ini cara yang potensial dalam memilih kelas menengah," kata dia mengakhiri.