Pemerintah Diminta Tak Lagi Beri Dana Bagi Hasil Cukai ke Daerah Produsen Rokok

Merdeka.com - Dewan Pembina Komnas Pengendalian Tembakau, Faisal Basri meminta agar pemerintah tidak lagi memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) kepada daerah produsen tembakau. Alasannya, pemerintah daerah telah banyak menerima manfaat dari keberadaan produsen rokok di wilayahnya.

"Jangan ada bagi hasil cukai untuk daerah produsen. Kudus dan Kediri tanpa bagi hasil pabrik rokok sudah banyak sekali pembangunan, ada bandara misalnya," kata Faisal Basri di Jakarta, Kamis (2/9).

Faisal menilai, DBH cukai rokok saat ini dinilai seolah-olah menjadi insentif bagi kemajuan pabrik rokok. Padahal, seharunya DBH cukai rokok digunakan untuk orang-orang yang terdampak dari rokok.

Misalnya disalurkan untuk BPJS Kesehatan bukan digunakan untuk infrastruktur yang juga dinikmati produsen rokok. "Harusnya DBH digunakan untuk orang yang terdampak rokok," kata dia.

Di sisi lain, pengecualian terhadap rokok ini dinilai tidak baik dan kurang berkeadilan. Sebab hanya komoditas rokok yang ditetapkan memiliki skema dana bagi hasil.

Sementara sektor-sektor lain seperi kelapa sawit tidak mendapatkan kebijakan serupa. "Ini pengecualian yang tidak baik. Kenapa rokok dibagihasilkan, (tetapi) kenapa sawit enggak? Jangan jadi kabur, ini nanti semakin tidak adil," kata dia.

Petani Tembakau Beralih

Di lain hal, Faisal Basri menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan produksi rokok sudah terlihat hasilnya. Tercermin dari jumlah petani tembakau yang terus berkurang dan beralih ke jenis tanaman lain.

"Kita sudah ada di jalur yang bagus. Kalau kita lihat petani tembakau ini berkurang signifikan, jadi secara alamiah ini makin banyak petani ini beralih," kata Faisal Basri di Jakarta, Kamis (2/9).

Faisal mengaku pernah berkesempatan bertemu dengan mantan petani tembakau. Petani tersebut dibantu LSM beralih menjadi petani ketela. Secara pendapatan, petani itu mengaku pendapatannya jadi lebih baik.

"Ada petani yang sudah berpindah dari tembakau ke ketela dan pendapatannya berubah. Jadi ini sudah on the track," kata dia.

Untuk itu, Faisal merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari narasi-narasi yang dibangun tentang penyerapan tembakau dari petani menurun. Sebab memang petani-petani tersebut telah beralih pada jenis tanaman yang lain. Di sisi lain, saat ini memang sudah banyak impor tembakau dari luar negeri.

"Makanya jangan ada narasi-narasi lain, penyerapan tembakau dari petani menurun, padahal impornya lebih banyak sekarang," kata dia.

Faisal menilai efektivitas peningkatan cukai rokok sudah menunjukkan hasil yang positif. Namun untuk mengurangi jumlah perokok anak yang setiap tahun naik, maka yang perlu dilakukan edukasi dini kepada anak-anak sejak kecil.

Sebab, memang jumlah produksi rokok per tahun turun miliaran batang. Namun ironisnya, jumlah perokok anak justru meningkat.

"Produksi rokok turun miliaran tapi prevalensi perokok naik. Boleh jadi jumlah orang berhenti merokok tidak lebih banyak dari jumlah perokok pemula, tercermin dari prevalensi perokok anak yang semain naik," tuturnya.

Faisal menambahkan, penurunan permintaan dinilai lebih efektif untuk mengurangi jumlah konsumsi rokok di Indonesia. Sehingga bila ini dilakukan secara bersamaan, akan menghasilkan dampak penurunan yang lebih signifikan.