Pemerintah Diminta Tak Bergantung Pada Industri Rokok yang Tidak Menyehatkan
Merdeka.com - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan pertumbuhan ekonomi yang sehat harus bisa menjaga kesehatan masyarakat. Sehingga tidak boleh bergantung pada sektor-sektor industri yang membuat masyarakat sakit dan merusak lingkungan.
"Kita tidak bisa menyandarkan ekonomi kita ke industri-industri yang membuat kita sakit dan merusak lingkungan, tidak boleh," kata Abdillah dalam konferensi pers Dukungan Kenaikan Cukai Rokok untuk Indonesia Pulih Kembali, Jakarta, Jumat (1/10).
Abdillah menilai sudah seharusnya pemerintah bisa mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar masyarakat sehat dan lingkungan tetap terjaga lestari.
Untuk itu dia menyarankan agar pemerintah tidak bergantung pada industri hasil tembakau dengan mengharapkan cukai sebagai pendapatan negara. Menurutnya kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi tumbal penerimaan negara.
"Kita tidak boleh menyerahkan pertumbuhan ekonomi kita kepada industri rokok yang tidak menyehatkan. Kesehatan masyarakat tidak boleh ditumbalkan demi penerimaan negara," kata dia.
Dia menambahkan penurunan konsumsi rokok memang menurunkan produksi di industri rokok. Namun secara keuntungan, industri rokok tidak pernah mengalami kerugian. Sebaliknya justru tetap menguntungkan.
"Penjualan rokok mungkin turun dari 430 miliar batang menjadi 230 miliar batang, tapi kan kalau dilihat dari profitnya justru naik," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri.
Baca SelengkapnyaSejumlah pedagang sembako juga menolak rencana pelarangan penjualan rokok eceran atau ketengan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaSelain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaArief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaBahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKalau target pertumbuhan ekonomi dipaksakan sampai 7 persen yang terjadi bukan pertumbuhan yang sehat.
Baca Selengkapnya