Pemerintah Diminta Pastikan Bansos Cair 100 Persen jika PPKM Diperpanjang
Merdeka.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4 diperpanjang sejak 5 Oktober hingga hari ini, Senin (18/10). Pemerintah akan memutuskan keberlanjutan PPKM pada hari ini dengan mempertimbangkan kondisi pandemi di Indonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus memastikan perlindungan sosial tetap dilakukan jika PPKM diperpanjang. Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Tugas pemerintah tetap fokus untuk berikan perlindungan sosial ke kelompok rentan miskin dan pastikan anggaran PEN 100 persen cair," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta.
Bhima mengatakan, pemulihan ekonomi bisa terus berjalan jika masyarakat rentan miskin bisa ditopang. Hal tersebut juga diikuti dengan semakin pulihnya dunia industri. Apalagi jika tahun depan status PPKM dicabut.
"Kalau tahun depan PPKM dicabut dan status pandemi sudah berubah jadi endemi tentu ekonomi bisa lebih pulih. Sekarang saja orang mulai kembali belanja, dan produksi industri bergeliat kembali," katanya.
Untuk tahun ini, kata Bhima, pertumbuhan ekonomi masih bisa diharapkan dari perayaan Natal dan Tahun Baru. Di mana biasanya konsumsi masyarakat meningkat. "Nanti ada libur panjang Natal Tahun Baru bisa tingkatkan jumlah pengunjung pariwisata. Kuncinya di pemulihan mobilitas penduduk," tandasnya.
Perpanjangan PPKM Dinilai Perlu Dilakukan Selama Covid-19 Masih Pandemi
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perpanjangan PPKM perlu dilanjutkan selama status Covid-19 masih pandemi. Dia juga meminta pemerintah meminta masukan dari pakar kesehatan.
"Sebaiknya tetap dilanjutkan selama status Covid-19 masih pandemi. Saran dari ahli kesehatan tetap jadi acuan utama," ujar Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (18/10).
Bhima mengatakan, saran ahli kesehatan tetap jadi acuan sebab beberaoa daerah belum sepenuhnya bebas dari Covid-19. "Kalau konsesus ahli kesehatan masih bilang PPKM lanjut ya berlanjut. Mungkin ada pertimbangan dibeberapa daerah masih muncul klaster baru penyebaran Covid-19," katanya.
Dia menilai hingga kini pemulihan ekonomi perlahan sudah mulai bergerak. Hal itu terlihat dari peningkatan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga destinasi wisata.
"Sekarang saja orang mulai kembali belanja, dan produksi industri bergeliat kembali. Nanti ada libur panjang Natal Tahun Baru bisa tingkatkan jumlah pengunjung pariwisata. Kuncinya di pemulihan mobilitas penduduk," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBansos Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024, Bapanas: Bukan Alat Kampanye
Masa panen diprediksi bergeser di bulan Mei hingga Juni.
Baca SelengkapnyaAirlangga Ungkap Alasan Bansos Takkan Berhenti di Musim Pemilu
Bansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaWapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya