Pemerintah diminta kaji ulang bentuk holding BUMN energi

Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan lebih matang terkait keinginan untuk melebur PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Nasional (PGN). Alasannya, 43 persen saham PGN masih dimiliki oleh swasta.

"Yang menjadi soal itu PGN sahamnya masih ada milik swasta, dan porsinya cukup besar. Menurut saya titik krusialnya adalah konsolidasinya. Kalau langsung di merger, nanti enak sekali dong para pemegang saham PGN yang swasta? mendapatkan banyak keuntungan dari pemerintah, mendapatkan fasilitas dari pemerintah, mereka menikmati keuntungan yang sangat besar," ujar Enny di Jakarta, Sabtu (23/4).

Enny menegaskan, mensinergikan dua perusahaan pelat merah dimana salah satunya masih ada saham publik dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pemilik saham swasta. Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan lebih matang agar nantinya tidak menjadi polemik panjang.

"Ini harus diklarifikasi dulu, nanti positioning saham swasta di PGN akan seperti apa? ini harus diselesaikan. Selain itu, ini berpotensi akan menimbulkan polemik dalam menentukan kebijakan strategis kalau ini tidak diselesaikan proses dan skema mergernya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku saat ini tengah mempersiapkan pembentukan holding BUMN energi pada tahun ini. Dia memastikan penggabungan perusahaan tersebut bakal menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero).

"Kemarin saya sudah bicara dengan Menkeu, yang sudah selesai adalah Pertamina kita akan ajukan PPnya, dan semoga ada tiga lagi yang akan selesai yaitu jalan tol, tambang, dan keuangan," ujar Rini.

Rini menegaskan BUMN juga masih mencari nama yang tepat untuk holding tersebut. Apalagi, PGN jadi bagian dalam holding yang bakal mengelola sumber energi di Indonesia.

"Ini kita belum bicara nih, nama Pertaminanya diganti atau tidak. Karena yang holdingnya kan Pertamina. Apa nama Pertaminanya diganti atau jadi Pertamina Holding. Kita belum tahu. Yang akan masuk disitu adalah Pertamina memiliki PGN," jelas Rini.

Dalam penggabungan tersebut, BUMN bakal melakukan skema penggabungan harta yang bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk aktiva dari para pemegang saham dalam penyertaan modal perseroan atau disebut inbreng.

"Jadi kita inbreng namanya. Nanti kita juga harus melaporkan ini tentunya ke DPR. Tapi prosesnya sedang berjalan semua. Kemarin bicara ke Kemenkeu yang akan selesai Pertamina dan ada beberapa yang selesai lagi. Insya Allah kalau bisa kita sebelum hari raya. Tahun ini rencananya," pungkas dia.