Pemerintah Diminta Gencarkan Vaksin Gratis Dibanding Vaksinasi Berbayar

Merdeka.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mempercepat dan memperbanyak vaskinasi gratis seluruh kota di Indonesia daripada memunculkan rencana vaksin berbayar. Sebab, animo masyarakat cukup tinggi untuk vaksin namun tersandung masalah akses.

"Kalau melihat antrean vaksin pemerintah sebenarnya animo masyarakat tinggi. Perlu dibuka tempat vaksinasi lebih banyak lagi. Kan sampai berkerumun itu di tempat vaksinasi," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (12/7).

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, pemerintah harus mengutamakan vaksin gratis terlebih dahulu, sehingga tidak berkesan berbisnis dan komersialistik.

"Vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya," katanya.

Dia melanjutkan, di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin, bukan malah disuruh membayar.

"Oleh karena itu, YLKI mendesak agar VGR berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual," kata Tulus.

Tulus menambahkan, vaksinasi berbayar harus ditolak apalagi ditengah pandemi yang kian ganas. "Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," tandasnya.