Pemerintah Diminta Beri Bantuan Pengusaha Ritel dan Restoran Selama PPKM Darurat

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli di Jawa-Bali. Langkah ini dinilai penting dilakukan agar tidak ada gelombang baru pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti di sektor usaha ritel dan juga restoran.

Berdasarkan panduan PPKM Darurat yang dirilis Kemenko Marives, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan ditutup. Sementara, restoran hanya bisa melayani pesan antar.

"Untuk sektor-sektor ini harus diperhatikan betul. Kalau perlu kasih mereka insentif agar tetap bertahan. Dan jangan tambah beban pelaku usaha, tapi sebaliknya harus diringankan," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin, Senin (5/7).

Menurut Gus Muhaimin, sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak. Tujuannya bukan agar mereka berekspansi, melainkan agar mereka tidak melakukan PHK karyawan dan melakukan perekrutan kembali.

Selanjutnya

Terlebih untuk mengurangi risiko pandemi, pengusaha sektor manufaktur akan lebih memilih untuk menggunakan sedikit tenaga kerja dan menambah kapasitas mesin. Hal yang tak kalah penting untuk mencegah PHK selama penerapan PPKM Darurat adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menyatakan, meski restoran masih boleh dibuka dan aktivitas produksi industri kritis diizinkan work from office 100 persen, mereka tetap tidak bisa bertahan jika tidak ada permintaan. Karena itu, kehadiran dan kepedulian pemerintah bagi mereka tetap menjadi andalan.

"Pemerintah perlu mengintensifkan bansos dan stimulus terlebih untuk sektor-sektor paling terdampak seperti pariwisata, transportasi, ritel dan lain-lain," ungkapnya.