Pemerintah Diminta Atasi Hoaks Denda Menolak Vaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham meminta Kementerian Kesehatan mengatasi berita simpang siur atau hoaks tentang denda vaksinasi bagi masyarakat yang menolak divaksin Covid-19. Sebab, selama ini banyak tersebar berita-berita yang tidak benar terkait denda bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin.
"Saya menekankan pada Bapak Menteri (Menteri Kesehatan), jangan simpang siur adanya berita hoaks tentang sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang menolak vaksin tersebut," tutur Aliyah di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (12/1).
Lebih lanjut Aliyah mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pendistribusian vaksin, tetapi juga edukasi terhadap masyarakat tentang dampak yang akan diterima masyarakat jika menolak vaksinasi.
"Inilah bentuk edukasi dan bagaimana ke masyarakat sehingga masyarakat paham dan tidak menjadi momok vaksin tersebut dan tidak menjadi bumerang juga buat pemerintah. Karena kita kan memang targetnya masyarakat sehat," pesan politisi Partai Demokrat itu.
Seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, vaksinasi Covid-19 dari Sinovac akan mulai diberikan di Indonesia dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima perdana pada 13 Januari 2020 esok. Vaksin Sinovac sendiri sudah mengantongi ijin Emergency Use Autorization (EUA) dari BPOM dan juga sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaCovid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun
Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaSejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia
Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaViral Kemenkes Wajibkan Masyarakat Pakai Masker Mulai 15 Desember, Cek Faktanya
Beredar Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan mewajibkan masyarakat pakai masker, benarkah?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu
Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca Selengkapnya