Pemerintah dikritik tak libatkan masyarakat sipil dalam pertemuan IMF - World Bank

Merdeka.com - Indonesia, tepatnya Nusa Dua Bali telah dipilih menjadi tempat pertemuan akbar tahunan (annual meeting) International Monetary Fund (IMF) - World Bank pada Oktober mendatang. Pemerintah sudah banyak melakukan persiapan menyambut acara tersebut. Sayangnya, pemerintah dinilai kurang melibatkan peran serta masyarakat terutama masyarakat sipil selama proses persiapan.

Hal tersebut dikemukanan oleh Hamong Santono dari INFID (International NGO Forum on Indonesian Development).

"Persiapan pemerintah tidak cukup melibatkan masyarakat sipil. Saya tidak tahu sebenarnya seperti apa, tetapi yang jelas tidak ada cukup komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sipil terkait dengan penyelenggaraan acara di Bali nanti," ujarnya dalam sebuah acara konfrensi pers di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Selama ini, masyarakat belum cukup diedukasi perihal peran penting Bank Dunia terutama dalam pembangunan Indonesia. Padahal, Bank Dunia bisa menentukan nasib masyarakat Indonesia melalui intervensi kebijakan.

Dalam kesempatan serupa, Perwakilan Perkumpulan Prakarsa, Herni Ramdlaningrum mengatakan, masyarakat seharusnya ikut dilibatkan sebab yang terkena dampak langsung dari kebijakan bank dunia adalah mereka. "Padahal berdampak kepada masyarakat. Masyarakat harus memahami kebijakan yang dilemparkan," ujarnya.

Selama ini, pemerintah tidak membuka ruang kepada masyarakat mengenai kebijakan bank dunia sehingga tidak ada celah untuk mengkritisi. Padahal, kebijakan yang diambil akan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah tidak membuka ruang dialog, seharusnya pemerintah melibatkan karena masyarakat lah yang terkena dampak-dampak dari kebijakan yang disepakati di forum tersebut."

Dia menegaskan, jika bank dunia masih ingin melakukan intervensi saat mereka mengucurkan dana kepada negara yang mereka beri pinjaman utang, maka sudah seharusnya masyarakat ikut terlibat.

"Bahwa jika IMF WB tetap melakukan intervensi, harus mengubah cara pandang mereka dan melibatkan civil society."