Pemerintah dan Freeport sepakat divestasi saham sebesar 51 persen

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson untuk mengumumkan mengenai kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

Jonan mengatakan, ada beberapa kesepakatan terkait perundingan tersebut. Pertama, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT FI menyetujui divestasi saham sebesar 51 persen. Saat ini sedang dirundingkan secara detail dan akan dimasukkan menjadi bagian dari lampiran di IUPK, yang tidak akan bisa diubah sampai konsesi atau kontraknya selesai.

"Nanti yang dibahas adalah timing, kalau harga itu negosiasi. Arahan Pak Presiden timing bisa diselesaikan dalam minggu ini. Apalagi CEO Freeport sedang berada di Indonesia," kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).

Kedua, PT FI berkomitmen dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam waktu lima tahun sampai Januari 2022 atau 5 tahun sejak IUPK diterbitkan. Ketiga, PT FI sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dari penerimaan negara di bawah perjanjian kontrak karya.

"Pak Presiden juga karena Freeport menyetujui, berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang perpanjangan operasi, maka maksimum itu 2x10 jadi 2031-2041 persyaratan ada di IUPK, perpanjangan pertama bisa diajukan segera. Nanti yang kedua akan diajukan sebelum tahun 2031," imbuhnya.

Jonan menambahkan, persyaratan tersebut termasuk tidak menunggak pajak, membayar royalti, juga masalah lingkungan hidup. Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka kontrak Freeport bisa diperpanjang.

"Kami juga mengatakan bahwa 51 persen akan dimiliki oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk sehingga kita punya kepentingan yang sama. Hasil perundingan ini untuk kepentingan negara, masyarakat papua, tapi tetap menjaga iklim investasi. Kita harapkan ini untuk investasi diselesaikan pekan ini," pungkas Jonan.