Pemerintah dan DPR Sepakati Defisit 2023 Hanya 2,84 Persen

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023, menjadi UU APBN TA 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyusunan APBN 2023 diwarnai dengan situasi dunia yang mengalami perubahan luar biasa sangat tinggi.

"Dinamikanya masih kita lihat dan kita rasakan sehingga di dalam keputusan APBN 2023 ini kita memahami di satu sisi kita tetap optimis namun di sisi lain kita juga waspada," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (29/9).

Dalam pembahasan APBN 2023, disepakati penerapan negara di 2023 sebesar Rp 2.463 triliun, lebih besar Rp 19,4 triliun dibandingkan dengan usulan sebelumnya sebesar Rp 2.443,5 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp 441,4 triliun.

"Kita akan melihat secara hati-hati komponen-komponen yang menyebabkan penerimaan negara baik perpajakan pajak, Bea Cukai, maupun PNBP, untuk mengidentifikasi kemungkinan dinamika global yang akan mempengaruhi target pendapatan negara tahun depan, dan langkah-langkah pengamanan akan terus kita perkuat," imbuhnya.

Selanjutnya, defisit APBN di 2023 disepakati sebesar Rp 598,2 triliun, atau 2,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Kita juga akan terus menjaga agar pembiayaan ini dapat dilakukan dengan aman, dan hati2 apalagi dalam situasi dimana sektor keuangan global mengalami dinamika yang sangat besar di tahun 2023," tambahnya.

Selain itu, pada asumsi makro yang sudah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen, kemudian inflasi 3,6 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.800 per USD, suku bunga SUN 10 tahun 7,9 persen. Harga minyak mentah USD90 per barel, lifting minyak 660 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.100 barel per hari.