Pemerintah cicil keluarkan paket kebijakan jilid II
Merdeka.com - Pemerintah berencana mengumumkan paket kebijakan ekonomi lanjutan, hari ini, Selasa (29/9). Berbeda dari sebelumnya, pada paket kebijakan kali ini, pemerintah tidak akan mengumumkan secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. "Gini, yang pertama kita tidak ingin lagi mengumumkan terlalu banyak sekaligus. Itu kelihatannya kehilangan fokus. Tidak nyambung-nyambung dia (paket kebijakan). Kita akan membatasi," kata Darmin di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).
Nantinya, lanjut Darmin, baik pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) akan kembali mengeluarkan kebijakan secara terbatas. "Mungkin pemerintah paling-paling dua/tiga isu, kemudian BI dan OJK akan ada," tutur Menko Darmin.
Dia memberi sedikit petunjuk mengenai hal yang akan dilakukan pemerintah hari ini. Pemerintah tetap memfokuskan paket kebijakan agar lebih meningkatkan kinerja investasi dan ekspor.
"Iya menteri menjelaskan masing-masing. Kita masih tetap investasi dan mendorong ekspor. Memang ada BI sedikit lebih khusus saya belum mau ngomong," ujar Darmin.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaBerikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaSistem kerja 4 hari dalam sepekan telah ditetapkan Jerman mulai 1 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSaat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnya