Pemerintah cari proyek bakal dibiayai dana repatriasi tax amnesty

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku belum menentukan proyek infrastruktur apa saja yang akan dibiayai oleh dana repatriasi (penarikan dana dari luar negeri ke dalam negeri) dari program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Darmin, pihaknya masih membahas hal ini dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Darmin juga belum bisa menentukan BUMN mana saja yang bisa menyerap dana repatriasi.

"Kita harus rumuskan dengan baik, mana saja yang akan menerbitkan saham, berapa banyak, mana saja yang akan menerbitkan surat utang, mana saja yang akan sekuritisasi, itu dulu," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (14/7).

Menurutnya, ada kemungkinan peserta tax amnesty yang akan berinvestasi di Indonesia adalah pengusaha yang sebelumnya sudah melakukan investasi atau pengusaha yang sedang dalam tahap perluasan usaha. Sehingga, dana investasinya akan langsung masuk ke proyek pemerintah sesuai dengan sektor usahanya.

"Tapi kita juga mulai mengidentifikasi kegiatan apa saja kalau dia mau investasi langsung, kita identifikasi tapi masih tahap awal. Misalnya di kawasan ekonomi khusus apa saja yang bisa kita tawarkan," imbuhnya.

Pemerintah akan menyiapkan beberapa hal untuk memfasilitasi investasi tersebut, sehingga bisa langsung tepat sasaran dan efektif.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, proyek yang dibiayai nantinya adalah proyek yang menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Bidang Usaha (KPBU). Namun, pemerintah baru akan menentukan proyek-proyek tersebut setelah dana repatriasi masuk.

"Masuk dulu, ikut masa holding periode 3 tahun, bahkan selama holding periode pindah dari instrumen A ke B, silakan saja. Makanya itu masuk ke instrumen yang mudah dan sudah tersedia dulu," jelasnya di tempat yang sama.