Pemerintah Buka Kemungkinan Revisi UU Ketenagakerjaan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Jokowi membahas usulan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

"Ini ketenagakerjaan, rencana Undang undang nomor 13 tentang Ketenagakerjaan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Menurut Moeldoko tidak tertutup kemungkinan UU tersebut direvisi. Namun, Jokowi terlebih dahulu mendengarkan masukan baik dari para menteri maupun asosiasi pengusaha.

"Kita dengerin suaranya teman-teman dari asosiasi," kata dia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan rapat tertutup kali ini lebih fokus pada pembahasan pendidikan dan pelatihan vokasi. Jokowi ingin implementasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan lebih cepat dan masif.

"Ini kan artinya semua kementerian yang menangani urusan itu harus buat perencanaan konkret" terangnya.

Mengenai rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Hanif menyebut perlu mendengar masukan dari berbagai pihak. Masukan tersebut nantinya menjadi bahan kajian di Kementerian Ketenagakerjaan.

Hanif menyadari, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memang perlu dibenahi. Terlebih sudah banyak pasal dalam UU tersebut yang didorong ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ditinjau kembali.

"Kalau tidak salah mungkin sudah 32 kali di judicial review, kalau tidak keliru. Tentu ini menjadi kepentingan bersama untuk pastikan kita punya ekosistem naker yang lebih baik, sehingga investasi baik dalam dan luar negeri bisa mem-booster pertumbuhan ekonomi dengan ciptakan lapangan kerja baru," kata dia.

Sebelumnya, Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apindo menilai UU ini perlu direvisi agar industri padat karya dapat bertumbuh di Tanah Air.

"Ini yang kami sampaikan, perlu kiranya pemerintah melihat kembali UU ketenagakerjaan kita. Karena UU ini selain sudah 15 kali diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi) juga kenyataannya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, kondisi saat ini," kata Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut dia, saat ini industri padat karya di Indonesia telah dan mulai beralih ke negara-negara lain seperti, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan lainnya. Padahal, industri padat karya sangat dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja.