Pemerintah beri waktu Freeport lepas saham hingga Januari 2016

Merdeka.com - Pemerintah mewajibkan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendivestasi 30 persen sahamnya secara bertahap hingga tahun 2019. Ketentuan divestasi tersebut tertuang dalam amandemen Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.

Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Aryono menegaskan, PTFI akan segera mengajukan penawaran untuk 10,64 persen sahamnya ke pemerintah Indonesia. Rencananya, penawaran itu akan dilakukan paling lambat Januari 2016.

"Freeport akan segera menyampaikan penawaran harga. Dia (PTFI) punya waktu sampai Januari," ujar Bambang di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Bambang menegaskan, hingga saat ini PTFI masih menghitung untuk asumsi dasar penetapan harga sahamnya. Sementara dari sisi pemerintah, lanjut Bambang, juga akan melakukan evaluasi harga yang ditawarkan setelah harga diajukan secara resmi oleh PTFI.

Pemerintah pun akan melakukan proses negosiasi untuk menentukan harga saham yang wajar bagi kedua belah pihak. "Setelah Freeport menawarkan, nanti kita evaluasi oleh tim pemerintah, lalu negosiasi dengan Freeport," kata dia.

Setelah terjadi kesepakatan, Menteri ESDM Sudirman Said akan menyerahkan proses kelanjutannya kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menentukan eksekutor divestasi 10,64 persen saham tersebut.

"Menkeu yang menunjuk apakah Antam atau Inalum yang membeli dan sebagainya," pungkas dia.

Seperti diketahui, berdasarkan amandemen Kontrak Karya PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas 30 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini 9,36 persen saham Freeport Indonesia sudah dimiliki pemerintah. ‎Tahun ini, Freeport menawarkan 10,64 persen saham kepada pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan divestasi 30 persen saham tersebut.