Pemerintah beri Rp 3,5 juta/bulan jika penduduk pindah ke perbatasan
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memfokuskan program transmigrasi ke wilayah pesisir dan wilayah perbatasan. Program tersebut akan dimulai tahun ini.
"Sudah mulai, seperti di perbatasan di Kalimantan, di pulau berbasis maritim, makanya Indonesia sebagai negara maritim mendorong program transmigrasi," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far yang ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (27/4).
Dia menegaskan masyarakat yang berada wilayah padat penduduk seperti di Pulau Jawa bisa mengikuti program yang dijalankan secara bertahap ini. Selain itu, pemerintah bakal membangun wilayah yang menjadi tujuan transmigrasi.
"Misalnya mulai dari Tegal, Brebes ditempatkan di luar Jawa yang punya potensi laut, disana nanti bangun terumbu karang, bangun sekolah pelayaran disana. Minatnya banyak," kata dia.
Politisi PKB ini mengatakan masyarakat bakal digaji atau diberi tunjangan biaya hidup di wilayah transmigrasi sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Namun, biaya hidup tersebut diberikan selama 18 bulan saja.
Walaupun demikian, Marwan menjelaskan anggaran yang tersedia dalam program tersebut masih kurang. Pemerintah menganggarkan dana Rp 1,5 triliun tahun ini untuk program transmigrasi tersebut.
"Dananya memang belum maksimal. Untuk tahun ini hanya sekitar Rp 1,3 triliun hingga Rp 1,5 triliun. Jadi masih jauh dari harapan, Kalau dalam 5 tahun diharapkan ada 4 juta orang dengan penyediaan 9 juta hektar tanah dan per bulan Rp 3,5 juta untuk berikan biaya hidup," jelas dia.
Namun, Marwan menambahkan program ini tetap penting untuk dilaksanakan agar penyebaran penduduk di seluruh Indonesia bisa lebih merata. Lantaran, program tersebut sangat sukses dilakukan pemerataan wilayah.
"Kita ingin bangun secara kreatif jadi daerah yang tumbuhkan desa mandiri baru. Karena sudah terbukti ada 13.000 hasil dari transmigrasi, 140 kabupaten hasil transmigrasi, dua provinsi hasil transmigrasi, yaitu Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaMenteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPulang dari Transmigrasi, Pria Gunungkidul Ini Memilih Hidup Sendiri di Gubuk Pinggir Jurang Tepi Laut
Walaupun keluarganya sudah membujuknya untuk tinggal bersama mereka, namun Mbah Subeno tetap memilih tinggal menyendiri di sana.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beri Sinyal Gunakan Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis
Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya