Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK sedang mengkaji empat skema penyaluran gas elpiji bersubsidi berkapasitas 3 Kilogram (Kg) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Empat skema tersebut adalah subsidi tertutup menggunakan kartu, subsidi langsung, metode sidik jari (finger print), dan pembelian elpiji lewat telepon seluler (ponsel).

Untuk skema distribusi tertutup menggunakan kartu, pemerintah nantinya akan membatasi jumlah dan tempat pembelian gas melon tersebut.

"Jadi, nantinya setiap kepala keluarga (KK) yang mempunyai kartu, dibatasi pembeliannya maksimal tiga tabung selama satu bulan," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wiratmaja Puja, di Graha Migas, Kuningan, Jumat (30/1) malam.

Menurutnya, setiap rumah tangga pemegang kartu distribusi tidak diperkenankan membeli elpiji 3 Kg apabila jatah tiga tabung elpiji sudah habis sebelum satu bulan. Kebutuhan elpiji bisa diperoleh MBR dengan membeli elpiji non subsidi sesuai harga yang berlaku.

"Kalau mau beli, yang (elpiji) 5,5 Kg atau (elpiji) yang 12 Kg," tuturnya.

Dalam hal pembatasan lokasi penjualan gas melon, Wiratmaja mengungkapkan potensi pemerintah hanya menyalurkan elpiji 3 kg di tempat-tempat tertentu.

"Enggak boleh (beli di eceran). Nanti kami akan menyalurkan tabung-tabung elpiji 3 Kg ini jualnya di tempat-tempat khusus saja. Yang dibeli bebas itu yang elpiji 5,5 Kg sama yang 12 Kg saja," ucapnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Wiratmaja menjelaskan bahwa pembelian elpiji 3 kg untuk UKM pun akan dibatasi. Elpiji 3 Kg ini memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UKM. Untuk tahun ini, subsidi elpiji 3 Kg sebesar 6,6 juta metrik ton (MT).

"(Pembeliannya) juga dibatasi. Misalnya, sebulan berapa tabung," kata dia.

Wiratmaja juga mengungkap salah satu skema menggunakan nomor telepon seluler. "Kalau yang pakai handphone, ada kode pin khusus. Ini dilakukan di Peru. Setiap keluarga punya handphone yang ada pinnya," ungkapnya.

Namun, pemerintah belum memutuskan akan menggunakan skema yang mana. "Kan ada empat pola. Tapi, kami belum memutuskan yang mana," tutupnya.