Pemerintah akui BLSM tak efektif tekan angka kemiskinan
Merdeka.com - Selepas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah mengandalkan paket kompensasi supaya warga miskin tak terpukul. Hasilnya, kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang jadi andalan, tak terlalu efektif, sehingga warga tak mampu malah bertambah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengakui, kebijakan bagi-bagi uang Rp 600.000 untuk masyarakat miskin empat bulan setelah BBM naik kurang efektif. Itupun diwarnai dengan pelbagai masalah di lapangan, terutama akibat kisruh pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang jadi dasar pembagian BLSM.
"Waktu persiapan program perlindungan sosial selepas kenaikan BBM sangat singkat, khususnya untuk koordinasi dan sosialisasi dengan aparat di daerah," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/1).
Ditemui terpisah, Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas Vivi Yulaswati menyatakan BLSM memang dihinggapi banyak masalah. Per 2 Januari, dari total anggaran BLSM Rp 9,3 triliun, yang tersalurkan 97 persen.
Pada pembagian BLSM tahap pertama, 314.000 KPS dikembalikan, sedangkan tahap kedua 378.000 kartu yang kembali ke PT Pos sebagai pelaksana pembagian uang itu. Itu pun masih ada 200.000 kartu, disebut Vivi masih 'gentayangan'.
"Jadi ada sekitar 200.000-an KPS gentayangan, tidak jelas, apakah hilang, atau disimpan oleh siapa. Ada yang sepertinya masih disimpan oleh kepala desa," ujarnya.
Sedangkan dari total 403.227 KPS yang dikembalikan ke pemerintah dengan pelbagai alasan, cuma 333.331 rumah tangga yang memanfaatkan. Artinya, dana BLSM tidak seluruhnya tersalur ke masyarakat miskin.
Muara dari semua persoalan itu adalah KPS. Ada ketidaksesuaian data kartu yang dilansir Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat dengan realitas di lapangan.
"Kita mengeluarkan KPS niatnya supaya lebih tepat sasaran. Namun ketika sosialisasi ternyata tidak semudah pada saat kita merencanakan," kata Vivi.
Masalah lain, karena BLSM dibagi saat inflasi menggila, dampak negatif di masyarakat semakin bertambah. Survei Bappenas di 13 kota/kabupaten, uang Rp 600.000 untuk empat bulan itu, rata-rata hanya bertahan untuk 15 hari. Vivi menunjukkan, sebagian warga miskin kebanyakan menggunakan BLSM untuk bayar utang, malah sebagian mengurangi investasi untuk pendidikan, karena coba mengirit belanja setelah memperoleh dana kompensasi BBM itu.
"Kemudian, ada juga terjadi perselisihan keluarga. Ya kan ada yang bapaknya dapat, anaknya enggak," urainya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaKelangkaan BBM Picu Antrean Kendaraan di SPBU, Pj Gubernur Sulsel Minta Penjelasan Pertamina
Antrean panjang kendaraan terjadi akibat kelangkaan BBM jelang akhir tahun. Truk-truk bahkan antre panjang bahkan hingga bermalam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya
BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.
Baca SelengkapnyaTes Seleksi CPNS 2024 Digelar Bulan Mei, Cek Dulu Syarat Sebelum Mendaftar
Saat ini, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian negara (BKN) sedang bergerak cepat untuk membahas pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaKelelahan hingga Pingsan dan Dilarikan ke Rumah Sakit, Anggota KPPS di Garut Meninggal
Seorang lagi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia, Sabtu (17/2).
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya
Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca Selengkapnya