Pemerintah Akui Biaya Logistik di Indonesia Masih Tinggi

Merdeka.com - Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi mengakui jika biaya logistik di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 24 persen. Sebagaimana yang marak dilaporkan pelaku usaha kepelabuhanan.

"Kami jujur saja mengamati bahwa kegiatan untuk kepelabuhanan ini memang cost nya cukup tinggi. Kalau kami mendengar dari keluhan masyarakat yang mengirimkan barang lewat logistik pelabuhan itu kadang kala dia harus sampai (biaya) 24 persen tanggung disitu," tuturnya dalam webinar bertajuk Prospek Ekonomi dan Bisnis Logistik 2021, Rabu (24/3).

Dia mengungkapkan, tingginya biaya logistik itu tak lepas dari belum efektifnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan, sehingga pelaku usaha harus menanggung biaya tinggi. "Nah sekarang juga banyak sekali platform di logistik. Ini kemudian pelaku usaha kesulitan yang bagaimana ini memilih platform yang baik untuk sistem konektivitas," imbuh dia.

Oleh karena itu, dia mendorong segera implementasi Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) di seluruh pelabuhan Indonesia. Diharapkan melalui integrasi NLE bisa menurunkan biaya logistik Indonesia yang masih mahal.

"Ini (NLE) harusnya juga menjadi pemikiran sebagaimana mengefisiensikan pekerjaan dari pelabuhan. Karena memang terus terang negara kita di kepulauan. Laut itu harus jadi penghubung bukan pemisah, sehingga kapal bukan lagi sebagai alat transportasi tapi jadi jembatan," terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi resmi meluncurkan ekosistem logistik di Batam atau Batam Logistic Ecosystem (BLE) sebagai percontohan untuk ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan untuk merampungkan pengembangan NLE di 8 pelabuhan Tanah Air pada 2021.

Dia pun mengancam akan membuldoser siapa saja yang menghalangi rencana duplikasi ekosistem logistik nasional tersebut. "Ini kan ada 8 (pelabuhan) yang besar-besar. Di sini (Batam), Jakarta, (Tanjung) Priok nanti iya, juga Patimban, kemudian Tanjung Emas Semarang dan Surabaya, terus Medan, Makassar, pokoknya 8," tuturnya dalam sesi teleconference, Kamis (18/3).

"Jadi kita mau itu tahun ini jadi. Kami sudah rapat, pokoknya kita bisa. Siapa yang menghalangi kita buldoser itu," tegas dia.

Luhut menjelaskan, platform NLE tersebut nantinya semua akan terintegrasi ke dalam satu sistem. "Masalah kita di republik ini kita enggak pernah kerja holistik. Bandar udara sama. Supaya tertib. Kan terlalu banyak ketemu sama ini. Tadi kita buat efisiensi tapi efektif," ungkapnya.