Pemerintah Ajak UMKM Kafe dan Restoran Daftarkan Produknya di e-Katalog

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pelaku usaha Kafe dan Restoran untuk terlibat aktif dalam program pengadaan belanja barang dan jasa kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah di platform e-Katalog LKPP senilai Rp400 triliun di tahun 2022. Menyusul, potensi besar untuk meraup keuntungan dan memperluas wilayah pemasaran.

"Ini kan sebenarnya kalau sudah masuk ke sana (LKPP) kafe dan restoran bisa mendapatkan pengadaan belanja cukup besar Rp 400 triliun, walau tidak semua paket makanan dan minuman," ujar Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM,Destri Anna Sari, dalam webinar Validnews di Jakarta, Rabu (30/3).

Destri menyampaikan, untuk mengoptimalkan penjualan di e-Katalog LKPP pelaku usaha kafe dan restoran dituntut kreatif dalam memasarkan produk yang ditampilkan. Antara lain dengan melengkapi tanggal kedaluwarsa di kemasan.

"Hal ini juga untuk menjamin perlindungan konsumen," bebernya.

Selain itu, dia menyarankan pelaku usaha Kafe dan Restoran untuk menerapkan penjualan produk dengan sistem paket. Hal ini untuk menarik minat konsumen dan memaksimalkan penjualan produk.

"Misalnya, kalau makanan dibuat paket rapat dan lainnya," contohnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk segera memanfaatkan penjualan secara digital. Hal ini penting untuk memperluas pemasaran juga tergabung dalam e-Katalog LKPP.

"Apalagi sekarang serba era digital," tutupnya.

Menko Luhut: Target Belanja UMKM Pemerintah Rp 400 Triliun di 2022

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri.

Menko Luhut mencatat, target pembelian produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa pemerintah pada 2022 sebesar Rp400 triliun. Jika terserap sepenuhnya, akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 persen hingga 1,71 persen.

"Selain pertumbuhan ekonomi hingga 1,71 persen, ini akan menciptakan hampir 2 juta lapangan kerja. Sebagaimana hasil dari BPS," ujarnya dalam webinar AfirmasiBangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3).

Menko Luhut menambahkan, manfaat lainnya atas dukungan pembelian produk dalam negeri adalah pengembangan kapasitas usaha. Menyusul, kian tingginya permintaan terhadap produk UMKM.