Pemegang saham jadi kambing hitam PGN belum beri paparan publik

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta klarifikasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk terkait kebenaran rencana akuisisi oleh PT Pertagas (anak usaha PT Pertamina). Akan tetapi, Badan Usaha Milik Negara bidang gas itu belum bersedia menggelar paparan publik (public expose).

Alasannya belum ada perintah melakukannya dari pemegang saham PGN. "Dijawab PGN bahwa sampai saat ini belum ada perintah dari pemegang saham untuk melakukan corporate action tertentu. Jadi, kalau begitu kita enggak bisa follow up lagi," kata Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK Nurhaida selepas rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/1).

OJK mengaku belum menyerah untuk mencari tahu soal kabar akuisisi yang menghebohkan itu. Kinerja PGN di Bursa Efek Indonesia anjlok setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan membenarkan pemerintah berencana menggabungkan PGN dan Pertagas.

Dari perhitungan Asosiasi Emiten Indonesia, anjloknya kapitalisasi saham PGN membuat negara sebagai pemegang 57 persen saham malah merugi Rp 15 triliun.

Nurhaida menilai, ketika PGN belum bersedia memaparkan info akuisisi, OJK masih bisa meminta klarifikasi pihak lain. Cuma, dia tak bersedia mengungkap siapa yang akan dimintai keterangan pengawas pasar modal.

"Kita sedang tahap klarifikasi ke pihak terkait sebenarnya apa yang jadi rencana. Nanti kita sampaikan setelah ada klarifikasi lebih jelas," tuturnya.

OJK juga enggan berasumsi ada pihak yang bermain dan menangguk keuntungan dengan menyebarkan isu akuisisi PGN. Nurhaida membenarkan memang sudah ada kasak-kusuk penggabungan dua perusahaan pelat merah bidang energi itu sejak lama.

"Kalau dari pengawas kita enggak menduga-duga sampai kita tahu apa kejelasan dari kondisi itu. Kita lihat kondisi market. Sejak oktober isu itu muncul," tandasnya.

Sebelumnya, Dahlan Iskan mengakui skenario penggabungan PGN-Pertagas tak sesuai bayangan, gara-gara bocor ke media massa. Anjloknya saham PGN yang sudah melantai di bursa juga akibat ulah sang pembocor. Alhasil, pegawai di salah satu BUMN terkait ada yang dipecat.

"Gara-gara bocor itu ada yang diberhentikan, ada itu," kata Dahlan dua hari lalu tanpa merinci lebih lanjut.

Di sisi lain, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto yang membidangi BUMN menuntut PGN segera menggelar paparan publik. Saat ini yang dirugikan tak cuma pemerintah, melainkan juga pemegang saham minoritas perusahaan gas itu.

"Merger kan aturan pasar modal dalam 2x24 jam harus ada public expose. Ini kan jadi sinyal kurang baik kalo BUMN dikecualikan," kata Airlangga.

PT Taspen sebagai salah satu pemegang saham minoritas juga berharap PGN segera membuka diri. Sesama BUMN itu ingin tahu apakah akuisisi oleh Pertagas memang bisa meningkatkan kinerja perusahaan. (mdk/bim)