Pemda diminta lebih proaktif kendalikan inflasi

Merdeka.com - Pemerintah daerah diminta terlibat lebih aktif mengendalikan inflasi. Dengan begitu, pemerintah pusat optimis inflasi tahun ini bisa dijaga dikisaran 4 persen plus minus 1 persen.

"Ini penting agar pemda tidak hanya tahu inflasi sekian, tapi proaktif agar mengendalikan harga barang terutama kalau ada gangguan pasokan, biasanya volatile food jadi penyebab inflasi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat menandatangani nota kesepahaman peningkatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (21/4).

Menurut Hatta, selama ini TPID cukup berperan baik dalam membantu pemerintah mengendalikan inflasi. Saat ini, pemerintah sudah memiliki 201 TPID di seluruh Indonesia.

"Tim ini sangat penting maka secara dini pemerintah daerah dan dibantu pemerintah pusat melakukan koreksi ataupun memperlancar distribusi bahan-bahan penyebab inflasi," kata Hatta.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengapresiasi peran TPID dalam mengendalikan inflasi tahun lalu yang hanya 8,38 persen. Padahal, ekonomi Indonesia saat itu mendapat ujian penaikan harga BBM subsidi.

Sebagai perbandingan, ketika harga jual BBM dinaikkan pada 2008, inflasi melonjak hingga 11 persen.

"Forum tim pengendalian inflasi memberi masukan tarif angkutan provinsi. Di daerah dapat dihindari penaikan tarif, setelah pokjanas TPID, melalui surat edaran mendagri kepada pemda mengantisipasi gejolak harga yang terjadi," kata Agus.

Dia mengusulkan agar dibentuk sekretariat nasional tim pengendali inflasi. Ini menyusul langkah Badan Pusat Statistik menambah jumlah daerah survei indeks harga konsumen dari 66 kota menjadi 82 kota.

"TPID perlu diperkuat dengan peningkatan sumber daya manusia, termasuk penyediaan sekretariat," ujarnya.