Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, langkah pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap barang impor ilegal telah memacu tumbuhnya investasi dalam negeri. Contohnya, produksi telepon genggam atau Handphone dalam negeri terus meningkat, di mana tahun tahun 2014 hanya 5,7 juta dan di 2017 meningkat sekitar 60 juta.

"Adanya penegakan hukum sehingga membuat keputusan investasi mereka jauh lebih positif. Dan kemudian diakibatkan dalam bentuk peningkatan investasi. Kita berharap untuk yang handphone menurut Pak Menperin meningkat dari 5,7 juta menjadi 60 juta produksi lokal Indonesia," ujar Sri Mulyani di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (15/2).

Sri Mulyani mengatakan, selain investasi handphone, produksi tekstil dan otomotif juga mengalami peningkatan. Menurutnya, ini adalah salah satu pencapaian positif dan momentum ini harus dijaga dalam mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

"Produk tekstil juga mengalami peningkatan, juga barang-barang produksi seperti baut dan berbagai macam komponen dari otomotif. Ini adalah suatu hasil yang positif. Kita ingin menjaga agar momentum ini terus," jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan, penanganan penyelundupan barang impor ilegal juga diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan negara. Di mana, barang barang impor ilegal yang tidak masuk dalam pendataan kini sudah harus tercatat.

"Penerimaan negara kita naik 67 persen dari setiap dokumen impor yang tadinya dari importir beresiko tinggi ini biasanya under valuation sekarang mereka menjadi lebih correct. Dan industri dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen. Ini adalah hal positif yang akan kita jaga," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan, investasi telepon genggam dalam negeri terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah menangani telepon genggam ilegal. Data 2014, Indonesia mengimpor telepon ilegal sebesar 60 juta dan hanya memproduksi 5,7 juta. Sementara di 2017, produksi mencapai 60,5 juta dan impornya 11,4 juta.

"Di 2014 kita impor 60 juta ponsel, dan hanya memproduksi 5,7 juta ponsel. Di 2017 kita sudah produksi 60,5 juta ponsel, dan impornya 11,4 juta. Ini terdiri dari 11 merek dalam negeri dan 11 merek luar negeri. Jumlah market share terbesar adalah merek lokal. Dan produksinya tertinggi 17 juta itu merek lokal," jelasnya.

Airlangga menambahkan, dengan semakin majunya industri ponsel dalam negeri maka tidak ada lagi alasan untuk melakukan impor ponsel ilegal. "Jadi ini masuknya industri domestik marketnya besar sehingga tidak ada alasan untuk impor ilegal. Karena impor ilegal itu oportunity-nya sudah terwakili di sini. Tidak ada merek yang tidak diproduksi di dalam negeri. Hilirisasinya sudah terbentuk," tandasnya.