Pembebasan lahan tol Cimanggis-Cibitung pakai aturan anyar

Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto memastikan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang anyar, akan digunakan untuk pembebasan lahan ruas tol Cimanggis-Cibitung.

"Saat ini kami tengah mempersiapkan pembangunan tol ini," ujarnya seusai acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (13/3).

Ruas tol itu akan menjadi model penggunaan undang-undang pembebasan tanah yang baru untuk membebaskan tanah. Perencanaan tol tersebut sudah siap dan telah diberikan kepada Pemerintah Jawa Barat. "Namun, kemungkinan saja hanya proses penetapan lokasi ini yang akan lama," kata Djoko.

Pemerintah Jawa Barat sampai saat ini belum menetapkan lokasi jalan tol. Apabila surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan sudah ada, maka baru Kementerian Pekerjaan Umum membebaskan lahan dengan dasar hukum yang baru.

Djoko menjelaskan pembebasan lahan baru bisa dilakukan setelah Pemerintah Daerah Jawa Barat sudah mensosialisasi pembangunan tol kepada masyarakat setempat. "Jika seluruh proses tersebut selesai, maka kemungkinan pembebasan lahan bisa dilakukan lebih cepat. Sebab, UU tersebut telah memberikan patokan waktu pembebasan lahan yang jauh lebih pasti dibandingkan peraturan pembebasan tanah yang lama," jelasnya.

Seperti diketahui, tol Cimanggis-Cibitung memiliki panjang 25,39 kilometer dengan nilai investasi Rp 4,524 triliun dan masa konsesi 35 tahun. Pemegang konsesi jalan tol itu adalah PT Cimanggis-Cibitung Railways.