Pembebasan bea masuk impor kedelai tidak rugikan petani
Merdeka.com - Pemerintah menegaskan pembebasan bea masuk pada komoditi kedelai tidak akan merugikan petani lokal. Hal ini karena penerapan kebijakan tersebut sementara.
"Itu jangan sampai daya saing kondisi para petani-petani kedelai itu menjadi lemah. Ini karena kondisi yang tidak normal itu menjadi kita melakukan terapi ke kondisi itu," jelas Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, saat ditemui di kompleks DPR, Senayan, Jakarta,Selasa (28/8).
Agus mengatakan ditengah kekeringan yang dialami dunia saat ini pemerintah merasa perlu mengambil kebijakan untuk menjaga pasokankedelai di Indonesia. Hal ini untuk mencegah lonjakan harga disaat terjadi kelangkaan. "Penyesuaian bea masuk untuk kedelai hanya sementara," ujarnya.
Seperti diketahui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK bernomor 135/PMK.011/2012 tentang tarif bea masuk atas impor barang berupa kacang kedelai. Dalam PMK tersebut bea masuk kedelai yang tadinya dikenakan 5 persen, kini hingga 31 Desember 2012 dibebaskan.
Aturan ini berlaku sejak dikeluarkan yakni pada 13 Agustus. Dalam PMK ini, pengenaan tarif bea masuk dengan jangka waktu sebagaimanadimaksud dapat dilakukan evaluasi sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar menerima keluhan para petani tebu di Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk,
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya