Pembatasan BBM untuk nelayan turut dicabut

Merdeka.com - Badan Penyelenggara Hulu Hilir (BPH) Migas telah mencabut kebijakan pengurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 20 persen bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 GT. Kebijakan tersebut dicabut per tanggal 2 September 2014.

Dengan dicabutnya kebijakan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo berharap para nelayan sudah dapat melaut dengan normal kembali.

"Hasil koordinasi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) bersama pemangku kepentingan dihasilkan lima kesepakatan sampai akhir tahun ini antara lain, normalisasi pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan," jelas Sharif kepada wartawan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Kemudian, lanjut Sharif, kesepakatan kedua yakni alokasi BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan mencapai 702.540 kilo liter.

"Rinciannya sebesar 670.000 kilo liter yang dipasok PT Pertamina, PT AKR sebesar 31.379 kilo liter, dan PT SPN sebesar 1.160 kilo liter," jelas Sharif.

Sharif menambahkan, untuk pengaturan dalam pendistribusian minyak solar bersubsidi akan dilakukan oleh pihak KKP bersama Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dan PT. Pertamina.

"Selain itu, untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian, KKP akan menyampaikan pembagian alokasi per wilayah Kabupaten/Kota," jelasnya.

Namun, KKP masih menunggu rincian kuota atau alokasi dan rencana volume pendistribusian BBM bersubsidi di masing-masing daerah.

Kesepakatan selanjutnya, tambah Sharif, yakni pendistribusian BBM bersubsidi untuk nelayan harus melalui penyalur yang memiliki Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN)/ Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang ada di wilayah tersebut.

"Bila tidak dapat penyalur di daerah tersebut maka dapat diambil di SPBU yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota setempat," tambahnya.

Untuk kesepakatan yang terakhir, tambah Sharif, yakni pihaknya telah mengusulkan untuk kuota BBM bersubsidi di sektor kelautan dan perikanan sebesar 1.795.147 kilo liter di tahun 2014.

"Rinciannya yakni alokasi BBM untuk perikanan tangkap sebesar 1.195.147 kilo liter dan perikanan budidaya sebesar 600.000 kilo liter," jelasnya.

Sharif menambahkan dengan dicabutnya pengurangan 20 persen BBM bersubsidi untuk nelayan, dapat menormalisasikan bagi nelayan untuk melaut kembali.

"Karena 60 persen operasional nelayan berasal dari ketersediaan BBM," tandasnya.