Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Andang Bachtiar mengkritisi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak mampu melakukan pembangunan kilang minyak. Selama empat tahun masa pemerintahannya, hingga saat ini belum ada satupun kilang yang terbangun.

"Pembangunan kilang baru nihil, dan peningkatan kapasitas kiiang lama serta pembangunan jaringan gas belum menunjukkan kemajuan berarti selama empat tahun terakhir," kata Andang dalam diskusi publik Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (17/1).

Andang menyebut, dalam Implementasi Refinery Development Master Plan (RDMP) berupa pengembangan kapasitas kilang di wilayah Cilacap, Plaju, Baiongan, Dumai, dan Balikpapan dengan nilai investasi Rp 246 triliun pun berjalan sangat lambat. Bahkan dirinya, meragukan program RDMP tidak akan selesai hingga 2022 mendatang.

"Pembangunan kilang, sampai sekarang pun yang saya dengar Pak Jokowi juga marah. Kenapa tidak jadi-jadi kilang, ini juga jadi pekerjaan rumah pemerintahan mendatang. Sejak 2006 atau 2007 kilang kita tidak ada tambahan baru bahkan RDMP pun terseok-seok baru kemarin Desember tanda tangan kontrak," sebutnya.

Andang mengatakan, stagnansi pembangunan kilang baru dan keterlambatan RDMP justru akan mengancam keamaan pasokan energi. Sebab, selama ini kapasitas minyak Indonesia masih jauh dari kebutuhan. Sehingga memaksa pemerintah mencari cadangan minyak dengan melakukan impor ke sejumlah negara tetangga.

"Sehingga kita bisa terlepas terhadap ketergantungan impor BBM. Kita masih kapasitas 1 juta kita butuh 1,8 juta. Singapura tersedia, walaupun gak punya sumber minyak mereka punya kilang," katanya.

Andang menekankan, dengan kondisi tersebut tindakan drastis harus dilakukan pemerintah yaitu menetapkan kilang sebagai infrastruktur ekonomi dan dibangun tanpa menghitung Internal Rate of Return (IRR). Itu bisa dilakukan layaknya pemerintah membangun pelabuhan, membeli aiutsista, membangun jalan non-tol, jembatan dan sejenisnya.

"Setelah terbangun, serahkan kepada Pertamina sebagai penyertaan modal negara. Dengan demikian maka ketergantungan kita selama bertahun-tahun kepada kilang-kilang minyak luar negeri salah satunya ke Singapura yang punya kapasitasnya sampai 1,5 juta barrel per haridapat diatasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pembangunan kilang sangat penting untuk mengurangi impor BBM. Bahkan dia menyebut Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sempat galau karena sudah empat tahun masa pemerintahannya, belum ada kilang yang belum terbangun.

"Pembangunan kilang saya kira penting. Presiden pun galau, karena sudah 4 tahun jadi presiden belum ada yang jadi pembangunan kilang," kata Menko Luhut, saat menghadiri Pertamina Energy Forum, di Jakarta, Kamis (29/11).

Menko Luhut meminta pembangunan kilang tidak kembali mundur. Dia pun juga mendorong terbangunnya industri petrokimia untuk mengelola produk turunan yang dihasilkan kilang. "Saya minta jangan mundur lagi, karena saya sudah tiga tahun dorong petrokimia yang tidak jalan-jalan," tuturnya.