Pemangkasan anggaran, dana tiap provinsi dikurangi Rp 2 triliun

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 133,8 triliun, yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir menilai, pemotongan anggaran ini akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah (Pemda). Sebab, beberapa provinsi di Indonesia saat ini masih mengalami defisit.

"Coba bayangkan ada 34 provinsi yang rata-rata akan dipotong Rp 2 triliun. Kebayang tidak pembangunan seperti apa yang akan dikerjakan para Gubernur. Ini yang pengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka 5,2 persen dari pemerintah sangat berat apalagi melihat defisit," kata Hafisz di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Dia menambahkan, seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR mengenai pemotongan anggaran ini. Sebab, keputusan tersebut akan mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang tentunya akan berhubungan dengan UU.

"Itu harus (dikonsultasikan ke DPR) karena mengubah APBN itu UU. Kalau mengubah nilai harus konsultasi. Tetapi bisa dikatakan itu tidak seperti membahas APBN yang besar. Kalau APBN-P sudah UU, kalau mau diubah maka harus jadi UU amandemen," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang berencana memangkas anggaran sebesar Rp 133,8 triliun. Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Lewat akun resmi Twitternya, SBY mengatakan bahwa rencana kebijakan Sri Mulyani sangat tepat dan memberikan harapan bagi perekonomian Indonesia.

"SMI ( Sri Mulyani Indrawati) garis bawahi pengelolaan dan penertiban APBN/fiskal termasuk "spending cut", serta peningkatan penerimaan pajak yg rasional," ucap SBY dalam akun Twitternya seperti dikutip merdeka.com di Jakarta, Senin (15/8).

SBY menilai Sri Mulyani sangat mengerti permasalahan ekonomi dua tahun terakhir, sehingga solusi yang dipilih sangat tepat dan memang diperlukan.

"Mungkin banyak pihak tak nyaman dgn langkah SMI, tetapi laksana obat yg mujarab, meskipun pahit akan menyembuhkan."