Pelni terima subsidi Rp 30 miliar wujudkan proyek tol laut Jokowi

Merdeka.com - PT Pelni (Persero) ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan program tol laut 2015. Sebagai tahap awal sosialisasi Program Tol Laut, Pelni akan menyediakan tiga angkutan kapal barang Tol Laut dari kebutuhan enam angkutan kapal barang.

Direktur Utama Pelni Elfien Guntoro mengatakan perseroan akan menerima public service obligation (PSO) dari pemerintah dengan nilai Rp 30 miliar untuk operasional kapal Tol Laut di sisa tahun ini.

"Penggunaan anggaran PSO Tol Laut ini terpisah dari PSO angkutan penumpang yang rutin diterima Pelni. Untuk itu kami siap mengangkut barang-barang kebutuhan pokok ke wilayah yang telah ditetapkan pemerintah," jelas dia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/11).

Elfien menambahkan penunjukan Pelni sebagai operator Program Tol Laut ini menegaskan peran dalam menghubungkan Nusantara dan menyatukan Indonesia. Penunjukan ini sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/4/12/DJPL-15 Tentang Jaringan Trayek dan Kapal Barang Dalam Rangka Tol Laut Tanggal 13 Agustus 2015.

"Kami sudah menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan moda angkutan barang yang prima," ujarnya.

Tiga angkutan kapal barang Tol Laut, antara lain:

1. ‎KM Caraka Jaya Niaga 111-32 akan menempuh rute sejauh 3668 mile dengan rule Tanjung Perak (pangkalan distribusi), Tual, Fak Fak, Kaimana, Timika, Kaimana, Fak Fak, Tuat dan kembali ke Tanjung Perak.

2. KM Caraka Jaya 111-22, rute tempuh 5222 mile, dengan rute Tanjung Priok, Bi'ak, Serui, Nabire, Wasior, Manokwari, Wasior, Nabire, Semi, Biak, dan kembali ke Tanjung Priok.

3. KM Caraka Jaya 111-4 dengan rute tempuh 1696 mile akan melalui Tanjung Priok, Kijang & Natuna, Kijang dan kembali ke Tanjung Priok.

Sebagai informasi, pada 2015 ini, telah ditetapkan 6 (enam) trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.

Besaran dana PSO yang akan diterima Pelni awalnya sebesar Rp 257 miliar dengan 6 unit kapal. Namun, karena waktu pelaksanaan tahun ini yang hanya tersisa dua bulan, maka Pelni hanya menerima PSO Rp 30 miliar dan mengoperasikan tiga kapal untuk tiga trayek.

Hari ini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong resmi meluncurkan Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Anggaran 2015 . Tol laut merupakan program nasional Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang dilatarbelakangi karena adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah Barat dan Timur.

Menteri Jonan mengatakan ‎pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal. Sebab, tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

"Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya," ujarnya.

"Dengan adanya pelaksanaan tol laut tersebut diharapkan ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat khususnya bagian Timur Indonesia dapat terlayani dengan kesetaraan harga barang di Indonesia Bagian Barat," jelas dia.