Pelindo II tolak Kemenhub pegang kendali pelabuhan

Merdeka.com - Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino menolak Kementerian Perhubungan dikukuhkan sebagai otoritas pelabuhan di Indonesia. Keberadaan otoritas pelabuhan dibutuhkan untuk memangkas waktu inap atau dwelling time kontainer di pelabuhan.

"Saya tidak setuju (Kemenhub jadi otoritas pelabuhan). Karena Kemenhub itu kan tidak punya orang," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/8)

Menurutnya, instansi yang cocok untuk dikukuhkan sebagai otoritas pelabuhan adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

"Ditjen Bea Cukai yang cocok untuk selesaikan masalah dwelling time. Dia yang koordinasi semua kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Itu dia yang kontrol, bukan Kementerian Perhubungan," jelas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman menunjuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebagai pemegang kendali otoritas pelabuhan. Hal ini terkait dengan target pemerintah memangkas dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 4,7 hari.

Penunjukkan ini selaras dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.