Pelarangan ekspor kelapa dinilai rugikan petani

Merdeka.com - Pemerintah berencana menghentikan ekspor kelapa di Indonesia. Penghentian itu dinilai bisa menambah pasokan kelapa di dalam negeri.

Namun, di sisi lain, penghentian ekspor berpotensi menurunkan harga kelapa di tingkat petani.

"Saya anggap pelarangan ini merugikan masyarakat karena harga tidak sesuai dengan hasil kerja," kata Muhaimin, perwakilan petani kelapa Indragiri Hilir, Riau, dalam dialog pengembangan komoditas dan tata niaga kelapa di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (21/4).

Padahal, kata Muhaimin, saat ini masyarakat di kabupaten itu mulai bergairah memasok kelapa ke pasar lokal dan luar negeri. Jika pelarangan ekspor direalisasikan, menurutnya, masyarakat bakal melakukan penebangan pohon kelapa.

Sejauh ini, sudah ada ribuan hektar kebun kelapa yang beralih fungsi menjadi lahan kelapa sawit di empat kecamatan. Yaitu, Kecamatan Enog, Kritang, Sungai Batang dan Reteh.

Dalam kesempatan sama, Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Amrizal Idroes mengatakan peningkatan ekspor kelapa menyebabkan penurunan kapasitas produksi sekitar 30 persen-50 persen. Ini berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

"Kami tidak mau negara lain yang tidak punya lahan kelapa mengolah bahan baku dari Indonesia, karena punya alatnya", kata Idrus.

Data HIPKI menunjukkan total ekspor kelapa mencapai 3,5 miliar butir senilai USD 807,6 juta pada tahun lalu. Padahal, bila diolah menjadi produk bernilai tambah, potensi ekonominya bisa mencapai USD 5,8 miliar.