Pelaku industri kreatif minta insentif dari pemerintah

Merdeka.com - Pelaku industri meminta pemerintah lebih perhatikan industri kreatif. Saat ini, kurangnya insentif pada industri kreatif bakal melemahkan serta menggerus persaingan oleh pihak asing.

Salah satu pelaku industri kreatif, Trusmi Grup mencontohkan insentif yang diberikan pengusaha-pengusaha eksportir dengan memberikan keringanan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

"Harus ada kebijakan perpajakan, karena industri kreatif banyak mengandalkan tenaga manusia yang sangat bergantung sekali. Alangkah baliknya industri kreatif seperti ekspor tidak ada PPN itu agar bisa bersaing dengan pesaing luar," ujar Pemilik Trusmi Grup Ibnu Riyanto di kantor Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) di Menara Bidakara, Selasa (13/5).

Ibnu menjelaskan Presiden Joko Widodo menitikberatkan buat industri kreatif sebagai salah satu program andalan pemerintah. Kendati demikian, faktanya masih belum berkembang secara masif.

Apalagi, kata Ibnu, penurunan omset terjadi pada industri kreatif sektor batik nasional. Sebab, tak ada kebijakan yang melindungi produk asli Indonesia.

Masuknya produk batik-batik dari luar Indonesia semakin menjamur mengerus pasaran batik dalam negeri.

"Tahun lalu turunnya 30 persen dari omset awal, itu secara umum. Kalau saya terbantu karena berlokasi di Cirebon karena ada Tol Cipali, jadi saya enggak berdampak. Tapi teman-teman di Tanah Abang, di pasar sangat terpengaruh dengan masuknya barang-barang dari luar," pungkas dia.