Pelaksanaan redenominasi masih belum jelas

Merdeka.com - Sudah sejak dua tahun lalu, pemerintah mendengungkan wacana mengenai penyederhanaan (redenominasi) mata uang. Namun, hingga kini belum jelas kepastian kebijakan tersebut mulai direalisasikan.

Sebelum melangkah lebih jauh bersama Tim Redenominasi Nasional di bawah pimpinan Wakil Presiden Boediono, Bank Indonesia mengaku masih menunggu DPR melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang mengenai Redenominasi.

"Sekarang ini kami menyerahkan ke Tim Redenominasi Nasional. Secara resmi memang belum ada program ini, karena masih harus menunggu persetujuan atau pembahasan RUU mengenai redenominasi di DPR," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah di Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, Kamis (23/5).

Halim mengaku belum mendapat kabar mengenai pembahasan RUU Redenominasi oleh DPR. Karena itu BI masih sebatas melakukan kegiatan diskusi ke berbagai pihak mengenai wacana redenominasi ini.

"Saya belum tahu, tergantung DPR. Tapi yang jelas sudah masuk dalam program legislasi. Ini bukan sosialisasi, ini semacam diskusi," tutur Halim.

Sebelumnya, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menegaskan bahwa BI menginisiasi program redenominasi karena melihat nilai tukar rupiah yang semakin rendah dibanding dengan mata yang lain.

"Redenominasi itu, betul-betul diinisiasi oleh BI tadinya, tapi kesepakatan dengan pemerintah, dengan Pak Presiden juga, itu harus ada tim nasionalnya, tim nasionalnya itu di bawah Wakil Presiden. Kita merasa, itu (nilai tukar mata uang) sebenarnya cermin pertama mengenai suatu bangsa. Orang datang ke Indonesia ini, begitu dia tukar uang, dia sudah mulai anggap remeh sama kita. Gak usah kita tutup-tutupi, itu pasti terjadi," ujar Darmin di Komisi XI DPR, Selasa (21/5).

Kendati sebagai pengambil inisiasi awal, posisi BI saat ini hanya bisa memberi masukan mengenai redenominasi, keputusan akan diambil oleh Tim Nasional Redenominasi.

"Kita tidak bisa jadi pengambil inisiatif begitu saja lagi. Kita harus mengusulkan karena di atas kami ada Wapres, kemudian di situ ada Menko, Menkeu. Tetapi dalam programnya itu jelas harus jalan. Saya paham paham ada area politik, apa. Dan ini momennya. Inflasi bisa dikendalikan," tutup Darmin. (mdk/noe)