PDIP Sindir Menteri Rini Soal Super Holding: Harus Belajar dari Krisis AS dan Jerman

Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan agar kementeriannya diganti menjadi super holding BUMN. Jumlah BUMN yang ada saat ini sebanyak 143 perusahaan akan disederhanakan dengan dikelompokkan menjadi holding subsektor BUMN, layaknya holding pertambangan yang sudah terbentuk tahun lalu.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, BUMN memiliki peran penting di dalam menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. Maka, penataannya ke depan tidak boleh melepaskan diri dari amanat konstitusi tersebut.

"Mereka yang berpikir membentuk super holding, harus belajar dari krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, serta akhir-akhir ini, Bank terbesar di Jerman, Deutche Bank pun mengalami krisis," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (22/7).

Hasto menuturkan, mengelola negara, bagi para menteri pembantu Presiden, wajib memahami hakekat politik ekonomi negara guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang ditandai oleh struktur ekonomi yang berkeadilan.

"Struktur ini harus meminimalkan berbagai bentuk praktik ketidakadilan di sistem perekonomian Indonesia," jelasnya.

Dalam perspektif kelembagaan, maka pengelolaan BUMN harus menjadi alat strategis negara guna menjalankan tujuan bernegara. BUMN dengan demikian, harus setia pada cita-cita kemanusiaan agar Indonesia berkemajuan dan terbebas dari berbagai bentuk penjajahan di bidang ekonomi.

"BUMN juga menjadi instrumen keadilan sosial yang menjadi spirit dasar dari Pancasila. BUMN harus kedepankan good corporate governance, memacu diri dengan semangat membangun kedaulatan perekonomian nasional, ke dalam kompetitif, dan keluar bergotong royong melakukan penetrasi pasar global," kata Hasto.

Karenanya, dia mengingatkan, semangat membangun sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi inilah yang dilupakan oleh para penggagas super holding. Jangan sampai lupa dan tidak belajar terhadap bangkrutnya Lehman Brother di Amerika Serikat dan krisis Deutche Bank yang terjadi akhir-akhir ini.

"Dalam hal kebijakan strategis terkait desain kelembagaan sistem perekonomian nasional hingga gambaran ideal pengelolaan BUMN ke depan, PDI Perjuangan selalu kokoh pada Pancasila dan amanah konstitusi. Seluruh pembantu presiden wajib menjalankan perintah konstitusi dengan selurus-lurusnya," tandasnya.