Patok pertumbuhan 2018 tinggi, perbatasan jadi fokus pembangunan

Merdeka.com - Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar 5,4 persen sampai 6,1 persen. Angka ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2017 sebesar 5,3 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dari ketidakpastian global pada tahun depan. Namun, pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.

"Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia, kawasan perbatasan dan juga daerah-daerah lain yang masih tertinggal," katanya dalam Sidang Paripurna DPR, Senayan, Jumat (19/5).

Menkeu mengakui saat ini ketimpangan horizontal masih terjadi, di mana perekonomian masih sangat terpusat di Pulau Jawa yang mencakup hampir 60 persen dari total PDB.

"Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan juga masih rentan terhadap siklus harga komoditas. Kesenjangan antara kota dan desa juga harus terus diatasi," jelasnya.

Menkeu juga menyampaikan gambaran perekonomian makro Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun asumsi dasar dalam perhitungan anggaran tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi akan ditopang dari sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

"Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh, untuk itu penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien dan berbasis pada sektor pertanian dan pertambangan perlu didorong dan dikembangkan," terangnya.

Pemerintah juga terus mendorong industri manufaktur, konstruksi serta industri jasa. Termasuk perkembangan industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan regulasi yang kondusif.

"Perbaikan pasar tenaga kerja yang mencakup peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia dan penguatan regulasi merupakan prioritas yang sangat penting, agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Pada sisi lain, dalam rangka pengendalian inflasi, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, kapasitas produksi nasional harus terus ditingkatkan. Maka dari itu, perlu peran aktif pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

"Pemerintah akan selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mendukung pengendalian inflasi."