Pastikan korban Lapindo dapat ganti rugi, 3 menteri datangi Sidoarjo

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Sidoarjo pada Selasa (14/7). Mereka ingin memantau proses pelunasan pembelian tanah dan bangunan oleh Lapindo Brantas kepada warga korban lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007.

Ini sebagai tindaklanjut surat perjanjian dana antisipasi korban lumpur di Sidoarjo yang telah diteken oleh Bambang Brojonegoro, Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam, Jumat lalu.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) akan menyerahkan surat perjanjian antara pemerintah, Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo kepada Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

"Ketua Bapel BPLS Sunarso akan melaporkan proses validasi kepada warga yang terkena dampak 22 Maret 2007. Sejauh ini telah divalidasi sekitar 1.544 warga, yang akan diumumkan ke publik dan akan diproses pencairan dananya," katanya dalam siaran pers.

Dalam surat perjanjian, pemerintah menyediakan dana talangan, berasal dari kantong BPLS, sebesar Rp 781.688.212.000. Dana bakal dikirim ke rekening masyarakat di peta area terdampak 22 Maret 2007, setelah proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP.

Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya harus mengembalikan dana talangan itu selambatnya empat tahun sejak surat perjanjian diteken. Bunga pinjaman sebesar 4,8 persen per tahun.

Jika Lapindo tidak dapat melunasi pinjaman. Maka jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar senilai Rp 2.797.442.841.586 akan diambil pemerintah.

(mdk/yud)