Pasar bebas ASEAN berbahaya bagi nelayan, petani dan buruh

Merdeka.com - Lembaga swadaya Indonesia for Global Justice (IGJ) menuding pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana yang tepat untuk melindungi kepentingan petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai efektif 2015.

Hal ini berpotensi mendorong hilangnya akses rakyat terhadap sumber daya alam dan tingginya angka kemiskinan di pedesaan. Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik menyatakan, nelayan, petani, buruh, maupun pedagang pasar tradisional adalah kelompok paling dirugikan atas pemberlakuan MEA tahun depan.

Alasannya, pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana aksi yang melibatkan petani, buruh, nelayan, dan pedagang tradisional. "Seakan mereka dibiarkan sendirian menghadapi bahaya AEC," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (13/3).

IGJ khawatir lantaran sektor pertanian dan perikanan adalah dua dari 12 sektor strategis yang masuk dalam prioritas kerja sama ASEAN. Di dalam negeri, kedua sektor ini tidak saja strategis dan penting bagi kepentingan domestik rakyat Indonesia, tapi juga menghadapi kegentingan yang cukup serius baik secara kualitas maupun kuantitas.

Bukti nyatanya adalah kontribusi sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, terhadap PDB tidak lagi besar, bahkan cenderung menurun sejak tahun 2011. Data BPS menyebutkan tahun 2011 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 14,70 persen dan mengalami penurunan hingga 14,43 persen pada 2013.

"Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam waktu yang sangat singkat ini. Jangan pada akhirnya rakyat dipaksa menghadapi AEC 2015 sendirian tanpa persiapan" kata Riza.

Pemerintah sudah menegaskan tak akan mundur atau menunda keterlibatan dalam liberalisasi barang dan jasa tersebut.

"Saya kira on track. Tingkat score card kita 84 persen dari pelaksanaan Indonesia terhadap MEA, jadi itu sesuai rencana," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai rapat di Kemenko Perekonomian.