Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada September 2015 yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,40 persen, menurun 0,01 poin dari Maret 2015 sebesar 0,41 persen. Namun ada beberapa provinsi yang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduknya lebih tinggi dari Gini Ratio nasional sebesar 0,41 persen.

Dari 34 provinsi, Papua Barat menempati tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk paling tinggi di Indonesia, yakni sebesar 0,43 persen pada September 2015. Hal ini dikarenakan adanya jarak yang besar antara penduduk modern atau yang bekerja di industri tambang dan pemerintahan, dengan masyarakat tradisional.

"Kalau di Papua Barat ada sektor modern, seperti Freeport. Sedangkan di bawahnya sangat tradisional sekali sehingga ada gap yang besar antara yang bekerja di pemerintahan dengan masyarakat awam," kata Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah di Gedung BPS, Jakarta, Senin (18/4).

Sementara itu, Yogyakarta dan DKI Jakarta juga termasuk provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 0,42 persen. Menurut Sairi, DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi negara, sehingga lapisan masyarakat atas memang tinggi dalam persentase, pendapatan, dan pengeluaran.

"Kalau Yogyakarta, konsumsi masyarakat lapisan bawah masih rendah dibanding provinsi lain. Sebetulnya lapisan masyarakat bawah di Yogyakarta tidak begitu tinggi dibanding Jakarta tapi konsumsinya lapisan bawah rendah. Sehingga gapnya lebih rendah," jelas dia.

Selain itu, ada empat provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk setara dengan Gini Ratio nasional, yakni Bali, Gorontalo, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan Gini Ratio sebesar 0,40 persen.

Sedangkan untuk provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran yang rendah, yakni Bangka Belitung sebesar 0,27 persen, Maluku 0,29 persen, Kalimantan Tengah 0,30 persen, Kalimantan Utara 0,31 persen. Kalimantan Timur dan Sumatera Barat 0,32 persen, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan sebesar 0,33 persen.

Ada pula Maluku, Aceh, Kepulauan Riau, dan Jambi sebesar 0,34 persen, NTT dan Lampung 0,35 persen, NTB dan Sulawesi Barat 0,36 persen, Sulawesi Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Bengkulu 0,37 persen, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah 0,38 persen, juga Banten dan Papua 0,39 persen.