Paket kebijakan ekonomi dikeluarkan bertahap buat investor was-was

Merdeka.com - Paket kebijakan ekonomi tahap I yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK dinilai masih belum jelas dan tepat sasaran. Bahkan, paket kebijakan yang dikeluarkan secara bertahap tersebut membuat pasar keuangan bingung dan was-was.

Hal ini disebut Ekonom PT Danareksa (Persero) Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara diskusi 'Senator Kita' yang digagas merdeka.com, RRI, IJTO, IKN dan DPD RI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/9).

"Kalau nanti ada paket II dan III, membuat pasar was-was, jangan-jangan belum siap, jangan-jangan belum matang juga," katanya.

Namun demikian, Purbaya juga mengaku kaget dengan paket kebijakan tahap I. Pasalnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang banyak dengan mengubah banyak regulasi.

"Saya kaget 154 aturan dalam beberapa hari. Dulu ngerubah satu aturan saja lama, enam bulan tidak bisa selesai," ujarnya.

Menurut dia, saat ini pasar masih menunggu aturan lain yang dikeluarkan seiring keluarnya paket kebijakan tersebut. Pasar pun belum merespon positif terkait keluarnya aturan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi. Namun, tidak ada kebijakan baru yang disampaikan Presiden Jokowi. Paket kebijakan yang disampaikan merupakan hasil deregulasi atau pemangkasan kebijakan sebelumnya.

"Pemerintah meluncurkan paket kebijakan yang dibagi tiga tahap. Kali ini tahap I. Nanti ada paket II dan III konsisten kita lakukan terus," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (9/9).

Presiden memaparkan, kebijakan pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, kepastian usaha dan penegakan hukum. Caranya dengan melakukan deregulasi aturan yang sudah ada sebelumnya yang dinilai menghambat gerak sektor industri.

"Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. Sehingga ini bisa hilangkan duplikasi, dan memangkas aturan yang menghambat daya saing industri nasional. juga disiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 perpres, 63 permen," ujar Presiden Jokowi.

Presiden memaparkan, pemerintah juga menjanjikan menyederhanakan perizinan, sinergi, kualitas pelayanan dengan menggunakan pelayanan elektronik. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan deregulasi ini pada September-Oktober 2015.

Kebijakan kedua menyangkut percepat proyek strategis. Caranya dengan menghilangkan sumbatan dalam implementasi proyek. Caranya dengan menyederhanakan izin, menyelesaikan tata ruang, percepatan pengadaan barang dan jasa, dan hambatan hukum.

"Kita perkuat peran kepala daerah untuk mendukung percepatan proyek strategis," jelasnya.

Kebijakan ketiga, meningkatkan investasi properti. Dengan cara membangun perumahan dan investasi besar di sektor properti.

Presiden menegaskan, paket kebijakan ekonomi ini bertujuan menggerakkan sektor riil yang diyakini bakal memperkuat pondasi ekonomi nasional.

"Saya yakin paket pertama ini akan perkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, perdagangan lancar, membuat pariwisata bergairah, menjadikan kesejahteraan nelayan membaik dengan produksi ikan tangkap dan hemat bahan bakar," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Presiden mengajak semua komponen masyarakat bergotong royong menghadapi tantangan melemahnya perekonomian global.

"Pemerintah tidak sekedar komitmen dengan paket kebijakan, tapi serius dalam pelaksanaan komitmen. Saya dibantu wapres dan kabinet akan pimpin langsung paket kebijakan agar langkah terobosan benar-benar terwujud," tutupnya. (mdk/idr)