Organda Dukung Larangan Mudik, Namun Khawatirkan Terjadinya PHK Massal

Merdeka.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta mendukung langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan aturan larangan mudik Lebaran 2020 pada hari ini (21/4). Aturan ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 dapat, sehingga sektor usaha kembali menggeliat.

"Organda mendukung kebijakan tersebut karena melihat penyebaran virus corona yang masih tinggi," kata Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan kepada Merdeka.com, Selasa (21/4).

Kendati demikian, Shafruhan beserta jajarannya akan menindaklanjuti larangan perjalanan mudik yang baru diumumkan oleh Jokowi. Terutama dampaknya bagi pelaku usaha dan pekerja sektor transportasi umum darat yang terancam kehilangan mata pencaharian.

Sebab, sejak sejak pemerintah mengumumkan dua warganya terpapar virus berbahaya asal kota Wuhan pada Senin (2/3), perlahan tapi pasti kelangsungan usaha transportasi darat Tanah Air mulai goyah. Hal ini diperparah dengan pemberlakuan aturan PSBB oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di wilayah Jabodetabek membuat kelangsungan usaha transportasi darat terancam gulung tikar.

Keuangan Menipis

Hasilnya, cash flow perusahaan kian menipis setelah pembatasan operasional. Sejumlah moda angkutan umum darat sepi karena menurunnya minat konsumen menggunakan transportasi umum di wilayah dengan status zona merah covid-19. Imbasnya, para pekerja angkutan darat dapat menjadi korban PHK massal di tengah wabah virus corona.

"DKI Jakarta saja tercatat 90 persen dari total 86.000 berbagai jenis transportasi darat, seperti bajaj, mikrolet, angkot, bis kota hingga taksi terpaksa dikandangkan. Dan hanya transportasi umum darat sebagai penyambung dari dan ke halte transjakarta, yang beroperasional," jelasnya.

Untuk itu pemerintah segera diharapkan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai dan sembako bagi seluruh pekerja sektor transportasi darat yang mengalami penurunan pendapatan akibat wabah corona. Tak hanya itu pemerintah juga diharapkan memberi kompensasi serupa bagi pelaku usaha transportasi umum yang merugi.