Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur manajemen risiko asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah, dengan nomor surat 8/SEOJK.05/2021.

SEOJK Manajemen Risiko Asuransi sendiri merupakan salah satu peraturan pelaksanan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 44/2020).

Adapun, peraturan ini berlaku pada 5 Februari 2021.

"Pada saat SEOJK Manajemen Risiko Asuransi mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK 05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan," demikian mengutip aturan baru OJK di Jakarta, Senin (22/2).

Secara ringkas, SEOJK ini memuat beberapa hal, mulai dari obyek pengaturan, kesesuaian penerapan manajemen resiko dengan tujuan hingga strategi perusahaan.

Penerapan manajemen risiko bagi perusahaan mengacu kepada standar pedoman penerapan manajemen risiko asuransi dalam Lampiran I SEOJK Manajemen Risiko, yang mencakup:

1. Empat pilar penerapan manajemen risiko, yaitu

a) pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah

b) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko

c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

d) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

2. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang mencakup penerapan manajemen risiko untuk 9 jenis risiko, yaitu:

a) Risiko strategis

b) Risiko operasional

c) Risiko asuransi

d) Risiko kredit

e) Risiko pasar

f) Risiko likuiditas

g) Risiko hukum

h) Risiko kepatuhan

i) Risiko reputasi.

Selanjutnya

3. Penilaian profil risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko yang melekat (inherent risk) dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian profil risiko perusahaan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Kemudian, perusahaan juga harus memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada Lampiran II, yang mencakup struktur organisasi komite Manajemen Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko, beserta hubungan bisnisnya.