Merdeka.com - Salah satu yang menandai pesatnya perkembangan di sektor jasa keuangan adalah hadirnya berbagai macam penyedia jasa keuangan berbasis teknologi. Hal ini tentu menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh penyedia jasa keuangan yang sudah ada sebelumnya, salah satunya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ketua OJK, Muliaman D Hadad mengatakan sudah saatnya BPR melakukan transformasi dengan cara meningkatkan pelayanan yang juga berbasis teknologi. Selain untuk menghadapi dunia jasa keuangan, penggunaan teknologi juga dapat memberikan pelayanan mumpuni kepada masyarakat dan turut mendorong naiknya inklusi keuangan di Indonesia.

"BPR ini industri besar. Punya jaringan yang luas di negeri ini dengan total aset Rp 115 triliun lebih, kita harapkan bisa membuka akses keuangan kepada masyarakat," ujarnya dalam Seminar Kajian Pengembangan Produk dan Layanan serta Strategi Branding BPR, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

"Kita tingkatkan tentu dengan environment yang baru. Kita tambah konten teknologi sehingga bisa menyentuh dan memberi kemudahan kepada nasabahnya," katanya.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa penerapan teknologi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut Muliaman, 86 persen BPR masih berada pada kategori Buku I, artinya memiliki modal di bawah Rp 15 miliar. Keadaan ini akan menjadi hambatan bagi bank tersebut melakukan belanja teknologi.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan beberapa skema agar BPR yang bermodal kecil tetap dapat menyerap teknologi. Dia menambahkan untuk menyisati kekurangan modal, maka BPR kecil dapat melakukan sinergi baik itu dengan provider IT, maupun dengan bank-bank lain.

"Ada berbagai pendekatan maka ada program sinergi. Jadi Capex dia tidak meningkat tapi Opex meningkat tanpa memengaruhi struktur permodalan. Tapi ada juga BPR yang buku III. Yang besar, punya kemampuan finansial, sehingga bisa melakukan belanja teknologi," jelas Joko.

Adapun beberapa tahap yang akan dilakukan dalam proses re-branding BPR, yaitu, pengenalan edukasi, implementasi, dan evaluasi serta pengembangan lebih lanjut.