OJK sinergikan program inklusi keuangan dan BUMDes tangani ketimpangan ekonomi
Merdeka.com - Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut saat ini pihaknya tengah fokus terhadap inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui sinergi program dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diyakini mampu mendorong perwujudan desa maju dan masyarakat sejahtera.
Dengan adanya Bumdes, diharapkan juga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan antara perkotaan dengan perdesaan. "Membangun itu butuh akses keuangan jadi melalui program BUMDes yang kita sinergikan dengan program inklusi keuangan kita harapkan gap antara desa kota terkait dengan inklusi keuangan dan literasi keuangan bisa mengejar ketertinggalannya," kata Eko pada saat Pelatihan dan Gathering Media Massa, di Purwokerto, Kamis, (5/3) malam.
Sejauh ini, lanjut dia, sangat jelas terlihat bagaimana ketimpangan antara kota dan desa masih tinggi. Di mana tingkat kemiskinan di desa masih 13,9 persen, atau dua kali lipat dari tingkat kemiskinan di kota yang berkisar 7,72 persen.
Padahal, saat ini, potensi kekayaan desa cukup besar. Dengan total 74.958 desa, 61.821 desa memiliki potensi dalam pengelolaan sektor pertanian. 20.034 desa berpotensi di perkebunan, 12.827 desa berpotensi di perikanan, 1.902 desa berpotensi di wisata, dan 65.587 desa berpotensi di energi baru dan terbarukan.
Melihat potensi tersebut, OJK pun berinisasi bersama seluruh stakeholder untuk memfasilitasi di dalam percepatan pembangunan di desa melalui BUMDes. "OJK memfasilitasi BUMDes menjadi model yang inklusif. Partisipasi masyarakat besar, sektor keuangan sehat, ITnya bisa memfasilitasi koneksi-koneksi desa dengan baik," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaIni sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaAdanya ruang untuk inovasi ini dapat membuka akses ke pasar baru, dimana hal ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Salah satunya kondisi suku bunga yang masih di level tinggi, walaupun di proyeksikan tidak akan naik lagi.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPeluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca SelengkapnyaGanjar bicara memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar saat menjabat Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaOJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya