OJK minta lembaga keuangan tak sokong perusahaan musuh lingkungan

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga keuangan, khususnya perbankan, tak menyokong perusahaan dikenal menjadi musuh lingkungan. Dengan begitu, industri keuangan dinilai mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Jangan sampai kita (sektor keuangan) membiayai perusahaan yang merusak lingkungan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad saat seminar internasional bertema: Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals, Jakarta, Senin (23/11).

Sebaliknya, Muliaman mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor usaha yang memiliki efek positif berlipat. Yakni, peningkatan keuntungan dari penyaluran kredit sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Adapun sejumlah sektor dimaksud adalah energi, infrastruktur, industri pengolahan, pertanian, dan UMKM.

"Sesuai fungsi intermediasi, industri jasa keuangan berperan penting sebagai agen yang mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Terkait itu, otoritas pasar modal mulai menjajaki pengembangan obligasi konvensional hijau (green bond), surat utang syariah hijau (green sukuk), dan asuransi lingkungan hidup. Mengingat, secara global, surat utang untuk membiayai proyek ramah lingkungan terus berkembang.

Hingga pertengahan tahun ini, nilai green bond yang diterbitkan mencapai USD 65,5 miliar. Meningkat ketimbang dua tahun lalu yang outstanding nilainya mencapai USD 11 miliar.

Adapun di Indonesia, sejumlah perbankan sudah terlibat dalam pembiayaan beberapa proyek ramah lingkungan percontohan. Diantaranya, Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia.

Kemudian, Bank Artha Graha Internasional, Bank Jabar Banten, BRI Syariah, dan Bank Muamalat.

"Roadmap keuangan berkelanjutan diharapkan menjadi sarana bagi industri jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal maupun nonperbankan untuk terus melakukan inovasi produk dan layanannya selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan."